MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai menggeser strategi transformasi digital pemerintahan. Bukan lagi berlomba memperbanyak aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kini mendorong integrasi sistem agar layanan publik lebih efisien, saling terhubung, dan dapat diakses melalui satu pintu.
Langkah tersebut diperkuat melalui optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang diproyeksikan menjadi infrastruktur utama penghubung berbagai aplikasi pemerintahan di lingkungan Pemprov NTB.
Strategi ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Melalui SPLP yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, mewakili Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik.
Kegiatan ini melibatkan tenaga teknis dan operator teknologi informasi dari berbagai OPD di lingkungan Pemprov NTB.
Dalam arahannya, Yasrul menekankan bahwa tantangan pemerintahan digital bukan semata-mata terletak pada jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan sejauh mana seluruh sistem tersebut dapat bekerja secara terintegrasi.
Menurutnya, pengembangan aplikasi secara terpisah oleh masing-masing instansi berpotensi memunculkan persoalan baru.
Mulai dari duplikasi fungsi, pemborosan anggaran pengembangan dan pemeliharaan, hingga pengulangan proses penginputan data yang seharusnya dapat dihindari.
“Strategi pemerintah saat ini bukan lagi memperbanyak aplikasi, tetapi mendorong integrasi dan berbagi pakai aplikasi. Lebih baik aplikasi yang sudah ada dikembangkan fungsi dan modulnya sehingga dapat mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan,” jelas Yasrul.
Gambaran kebutuhan integrasi tersebut terlihat dari hasil pendataan Dinas Kominfotik NTB. Tercatat ada 227 layanan di lingkungan Pemprov NTB, yang terdiri atas 158 layanan publik dan 69 layanan administrasi pemerintahan.
Dari keseluruhan layanan tersebut, sebanyak 165 layanan atau sekitar 73 persen telah didukung sistem elektronik. Sementara itu, 62 layanan lainnya masih diselenggarakan secara manual atau konvensional.
Data ini menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemprov NTB telah berjalan, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah.
Selain mendorong digitalisasi terhadap layanan yang belum terdigitalisasi, pemerintah juga perlu memastikan aplikasi yang sudah tersedia tidak berjalan sendiri-sendiri.
SPLP merupakan sistem penghubung yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi pemerintahan saling berkomunikasi dan bertukar data.
Dengan mekanisme tersebut, setiap aplikasi tidak harus membangun koneksi secara langsung dengan seluruh aplikasi lainnya.
Sebaliknya, komunikasi antarsistem dapat dikelola melalui satu infrastruktur penghubung atau hub. Pola ini diharapkan membuat pertukaran data lebih terstruktur, efisien, dan aman.
Penggunaan SPLP juga memiliki landasan regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya Pasal 33 mengenai penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mendukung interoperabilitas.
Ketentuan tersebut turut diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 serta regulasi Pemprov NTB terkait penyelenggaraan pemerintahan digital dan manajemen keamanan informasi.
Sebagai implementasi konkret, Pemprov NTB telah mengembangkan portal NTB Digital Hub yang dapat diakses melalui digitalhub.ntbprov.go.id.
Platform tersebut dirancang sebagai wadah integrasi berbagai layanan digital milik OPD, baik yang ditujukan kepada masyarakat maupun untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Hingga saat ini, sebanyak 30 layanan telah berhasil diintegrasikan ke dalam NTB Digital Hub. Pemprov NTB menargetkan penambahan 10 layanan setiap tahun, sehingga jumlah layanan yang terintegrasi diharapkan mencapai 60 layanan pada 2029.
Yasrul menegaskan, keberadaan Digital Hub bukan berarti mengambil alih kewenangan OPD dalam mengelola aplikasi masing-masing. Pengelolaan sistem utama dan layanan tetap berada di bawah tanggung jawab OPD terkait.
Sebaliknya, Digital Hub menjadi alternatif akses melalui satu pintu agar masyarakat tidak perlu menghadapi berbagai kanal layanan yang terpisah.
Integrasi yang dikembangkan pun tidak sekadar mengumpulkan tautan aplikasi dalam satu portal. Pemanfaatan Application Programming Interface (API) memungkinkan fungsi dan modul dari aplikasi OPD dihubungkan sehingga dapat dimanfaatkan melalui platform yang terintegrasi.
Dengan pendekatan tersebut, integrasi digital diharapkan benar-benar menghadirkan kemudahan penggunaan, bukan hanya perubahan tampilan atau pemindahan akses aplikasi.
Selain integrasi antarsistem, Pemprov NTB juga mendorong setiap OPD mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang berpotensi dikembangkan melalui skema berbagi pakai.
Peluang tersebut bahkan dapat diperluas melalui replikasi aplikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sejumlah aplikasi milik Pemprov NTB, seperti E-SAKIP dan Satu Data NTB, disebut telah menjadi contoh sistem yang berpotensi direplikasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah.
Dalam rapat tersebut, Yasrul juga menyinggung peluang integrasi data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri.
Apabila interoperabilitas tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku, pertukaran data SIPD berpotensi mengurangi penginputan informasi secara berulang pada aplikasi pemerintah daerah.
Integrasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang lebih konsisten untuk kebutuhan pemantauan dan pengambilan keputusan, termasuk melalui dashboard eksekutif.
Karena itu, keterlibatan tenaga teknis dan operator OPD dinilai menjadi faktor penting. Setiap instansi perlu mengidentifikasi kebutuhan, kesiapan sistem, serta potensi integrasi agar pengembangan pemerintahan digital tidak berjalan secara parsial.
Yasrul berharap koordinasi lintas OPD dapat semakin intensif sehingga berbagai kendala teknis maupun kebutuhan integrasi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti bersama.
“Integrasi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja pemerintahan digital, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutupnya.
Melalui optimalisasi SPLP dan pengembangan NTB Digital Hub, Pemprov NTB berupaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang lebih terhubung.
Tantangannya kini bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, melainkan memastikan seluruh sistem yang telah dibangun mampu bekerja bersama, mengurangi duplikasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(arz)
