JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali mencetak capaian strategis di tingkat nasional. Berkat pendekatan komunikasi yang aktif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy atau ekonomi biru.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Langkah ini menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang proaktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat sekaligus menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang memperoleh kesepakatan strategis tersebut.
Gubernur Iqbal menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus aktif membangun komunikasi, menyamakan visi pembangunan, serta menghadirkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan di NTB. Berbekal pengalaman sebagai diplomat, Gubernur Iqbal mendorong diplomasi antarlembaga agar hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak berhenti pada koordinasi administratif, melainkan berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat hadirnya program-program pembangunan di daerah.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi dipandang sebagai instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, sekaligus menarik lebih banyak program strategis nasional agar dapat direalisasikan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP akan berlangsung selama lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Program tersebut mencakup sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan, hilirisasi serta pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Kesepakatan ini juga menjadi fondasi penting dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan ruang laut.
Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat kerja sama ini diproyeksikan dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, hingga masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, pendekatan ekonomi biru juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani MoU strategis dengan KKP pada momentum tersebut dinilai menjadi bukti bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat implementasi kebijakan nasional di daerah.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan sebuah kerja sama tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Melalui diplomasi antarlembaga yang profesional dan berorientasi pada hasil, Pemprov NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan lebih banyak program strategis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi maritim, serta percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(Sid)
