Petantang–Petenteng Pin Emas DPRD Lotim, Penyedia Mengaku Merugi Gegara Hingga Kini Belum Dibayar

- Jurnalis

Rabu, 6 November 2024 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ini Pin Emas Anggota Dewan.

Ini Pin Emas Anggota Dewan.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Sejak dilantik pada bulan Agustus lalu, seluruh anggota baru DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan kilauan lencana Pin Emas di sebelah kiri setelan jas kebesarannya menambah aksi petantang–petenteng saat pengambilan sumpah menjadi anggota dewan terhormat.

Namun demikian, pihak dewan hanya tahunya memakai dan tak perlu tahu soal dari mana barang itu datang dan siapa yang mendatangkan. Tentu itu adalah urusan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Sekretariat Dewan (Setwan) selaku eksekutif.

Tapi ternyata di balik itu semua, hingga kini pihak yang mengurusi bagian pengadaan barang logam mulia seberat masing-masing 5 gram tersebut, masih belum dibayar kepada pihak ketiga selaku penyedia meskipun Sekretaris Dewan (Sekwan) Lotim, H Ahyan, S.H., belum lama ini mengaku telah memproses administrasi pembayaran dan telah diajukan ke BPKAD.

Baca Juga :  60 Peserta dari Papua Tengah dan Riau Antusias Ikuti Pelatihan Jurnalistik/Pra-UKW

Pihak pengusaha inisial HW selaku penyedia kepada Lomboktoday.id di Keruak, Rabu (6/11/2024) menyatakan merasa dirugikan atas molornya pembayaran yang hingga memasuki bulan ke-4 sejak serahterima barang, meskipun sudah berkali-kali menghubungi para pihak, namun belum juga mendapat kepastian.

Dari perhitungan pihak penyedia, pemilik salah satu toko emas di komplek pertokoan Pasar Keruak tersebut menderita kerugian hingga 30% lebih. Pasalnya, saat pengadaan 4 bulan lalu, harga emas kisaran Rp850 – Rp900 ribu per gram. Harga emas terus meroket hingga saat ini tembus angka Rp1,45 juta per gram. Dalam artian, volume barang yang dapat dibeli sekarang jauh berkurang dibanding volume barang saat pembuatan Pin tersebut.

Baca Juga :  Stella Balinese Jasmine Sensation, Sensasi Healing ala Bali di Rumah Anda

Pihak penyedia mempertanyakan ada apa dengan keuangan daerah di balik tidak jelasnya pembayaran barang yang sekian lama tak kunjung ada kabar ini. Dia menyindir bahwa belum lama ini di berbagai pemberitaan media, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Juaini Taofik sering menyebut bahwa telah berhasil menyehatkan APBD Lotim, namun faktanya dengan kondisi seperti ini, keuangan daerah dalam kondisi kronis berat stadium empat.(Kml)

Berita Terkait

Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri
Sultan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12% Januari 2025
Keren!, Honda Scoopy Terbaru dengan Fitur Side Stand Switch
Sultan Tegaskan Peran Strategis BUMN Dorong Sinergi Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan
Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan
Sultan Sarankan Pemerintah Integrasikan Program Transmigrasi dengan Food Estate
Sultan Dorong Pemerintah Berlakukan Bea Masuk Setiap Jenis Produk Pangan Import
CEO Climate Talks COP29: PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan Hingga 2040

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 10:07 WIB

Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri

Selasa, 19 November 2024 - 09:28 WIB

Sultan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12% Januari 2025

Jumat, 15 November 2024 - 15:08 WIB

Keren!, Honda Scoopy Terbaru dengan Fitur Side Stand Switch

Kamis, 14 November 2024 - 18:03 WIB

Sultan Tegaskan Peran Strategis BUMN Dorong Sinergi Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan

Kamis, 14 November 2024 - 13:09 WIB

Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan

Berita Terbaru

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo.

Ekonomi & Bisnis

Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri

Selasa, 19 Nov 2024 - 10:07 WIB

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Ekonomi & Bisnis

Sultan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12% Januari 2025

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:28 WIB