LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.ID – KASTA NTB DPD Lombok Barat (Lobar) mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal untuk menegur kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga tidak mematuhi aturan.
Ini menyusul laporan masyarakat tentang perubahan fungsi bangunan rumah tinggal di kawasan BTN Puri Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lobar yang menjadi cafe, resto, dan villa, tanpa izin resmi. Di mana, bangunan rumah tersebut diduga dimiliki oleh seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. “Pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam menaati peraturan, bukan malah melanggar aturan tata ruang dan perizinan,” tegas Humas KASTA NTB DPD Lobar, Topan.
Seperti diketahui bahwa pada Rabu (14/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat bersama tokoh masyarakat melakukan pemeriksaan di lokasi. Warga mengeluhkan gangguan ketertiban akibat aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan awal kawasan perumahan. “Ini berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas. Kami meminta Pak Gubernur untuk memberikan teguran agar bawahannya taat hukum,” ujarnya.
Bahkan, Ketua RT setempat, H Syamsul Hadi juga menyatakan penolakan warga terhadap operasional cafe tersebut. “Parkir kendaraan pengunjung memenuhi jalan, dan suara live musik mengganggu ketenangan lingkungan,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemilik bangunan rumah maupun OPD terkait. Meski demikian, KASTA NTB DPD Lobar mendorong Pemda Lobar untuk segera menutup paksa fasilitas tersebut dan menegakkan aturan secara konsisten tanpa diskriminasi.(ham)
