LOTIM, LOMBOKTODAY.ID – Kompleksitas permasaalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) akhir-akhir ini, menjadi dasar pemerintah daerah berpikir untuk mengurai permasaalahan dan mencari solusi. Guna menemukan problem solving-nya, Pemkab menggelar rapat koordinasi (Rakor) lengkap.
Rakor yang berlangsung di BPVP Lombok Timur, Lenek, Senin (22/9/2025) tersebut, dipimpin langsung Bupati Lombok Timur (Lotim), H Haerul Warisin didampingi Wakil Bupati (Wabup) Lotim, HM Edwin Hadiwijaya dan Sekda Lotim, HM Juaini Taofik. Seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, dan Direktur BUMD, dihadirkan tanpa berwakil.
Dengan dipandu Sekda, seluruh pimpinan OPD diberi kesempatan memaparkan baik berupa capaian maupun kendala yang dihadapi dalam memenuhi target maupun menjalankan program kerja.
Rakor ini dimaksudkan untuk menyerap informasi kondisi riil terakhir tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karenanya, Bupati Iron, demikian Bupati Lotim, HM Haerul Warisin ini biasa disapa, meminta agar pimpinan OPD menyampaikan apa adanya (menumpahkan isi perutnya, Red) untuk dicarikan solusinya bersama.
Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem akan dimulai dari desa. Bupati Iron berencana mengumpulkan kepala desa (Kades) agar sama-sama mendukung penurunan kemiskinan. Selain itu, program pertanian seperti pengembangan industri Porang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aspek kesehatan terkait masyarakat miskin dan miskin esktrem ini juga tidak luput dari perhatian Bupati Iron dengan memastikan agar seluruh masyarakat miskin ekstrem ketika sakit dapat terlayani dengan baik.
Seluruh Direktur RSUD memberikan perhatian serius dan memberikan layanan terhadap penduduk miskin esktrem yang telah terdata by name by address. “Justru orang miskin yang harus anda kawal,” tandas Bupati Iron dengan nada menekan.
Bupati Iron menyoroti pemanfaatan LGP 3 kg seraya memerintahkan Satpol PP untuk memantau penggunaan LGP 3 kg oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG). Satpol PP diminta mendata LPG yang digunakan oleh dapur MBG sembari Pemda berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait posisi SPPG, sebagai UMKM atau bukan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak terganggunya ketersediaan LGP 3 kg untuk masyarakat miskin.
Bupati Iron juga mengapresiasi kinerja dan program yang dijalankan sejumlah OPD. Menurutnya, kendati capaian masih belum sesuai harapan, namun sudah lebih baik dari kabupaten/kota lainnya. Bupati Iron menyebut sejumlah prestasi dan keberhasilan yang sudah dicatat hingga triwulan ke-3 tahun 2025 ini.
Sementara itu, Wabup Lotim, HM Edwin Hadiwijaya berpesan untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan bekerja sama dengan baik. Ia pun mengingatkan pentingnya aspek perencanaan yang menentukan hasil akhir ke depan. Demikian halnya dengan akurasi data.
Pada kesempatan tersebut disampaikan pula serapan dan realisasi PAD masing-masing OPD hingga 19 September. Berdasarkan OPD dari aspek pendapatan angkanya berada di 67,83% bila merujuk RAPBD Perubahan, dan 69,06% merujuk APBD 2025.(Kml)
