DPD RI: Indonesia Tidak Boleh Bergantung Pihak Luar Untuk Kebutuhan Mendasar Rakyatnya

- Jurnalis

Senin, 28 Oktober 2024 - 20:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – DPD RI berkomitmen akan memperkuat dan menggerakkan roda pemerintahan untuk mengedepankan semangat persatuan serta keberanian sebagai kunci bagi bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan.

Tantangan tersebut tentunya untuk mewujudkan mimpi besar swasembada pangan dan energi sebagai sebuah tugas bersama. ‘’Indonesia tidak boleh lagi tergantung pada pihak luar untuk kebutuhan mendasar rakyatnya. DPD RI akan terus mendorong kebijakan yang mendukung swasembada ini, memastikan bahwa daerah-daerah penghasil pangan dan energi kita diberdayakan dengan maksimal,’’ ungkap Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin saat Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Senator asal Bengkulu itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sawit, sagu, hingga sumber energi terbarukan. ‘’DPD RI akan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan dengan bijak, berkelanjutan, dan memberi manfaat besar bagi rakyat di daerah,’’ tegas Sultan.

Baca Juga :  Pauzul Bayan Pimpin Cabor Tarung Derajat Lombok Barat, Bertekad Raih Emas di Porprov dan PON

Sultan juga mengimbau kebijakan subsidi yang tepat sasaran akan menjadi hal yang krusial. Untuk itu, DPD RI akan mengupayakan sepenuhnya bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan, tanpa penyelewengan. ‘’Kami mengupayakan sepenuhnya bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,’’ ucap Sultan.

Tak hanya itu, lanjut Sultan, visi untuk hilirisasi komoditas juga menjadi fokus bersama. Tentunya, DPD RI akan terus memperjuangkan agar potensi daerah dapat dioptimalkan.

‘’Setiap daerah di Indonesia, memiliki keunikan dan potensi ekonominya masing-masing. DPD RI akan mengawal dengan sungguh-sungguh bahwa kebijakan hilirisasi ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi daerah-daerah, sehingga kemakmuran tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi menyebar hingga ke pelosok negeri,’’ jelas Sultan.

Menurut Sultan, tantangan lain yang tak kalah serius yaitu memberantas korupsi dan kebocoran anggaran yang menggerogoti masa depan bangsa. DPD RI berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang ada di setiap sudut negeri ini, maka partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan harus diperhatikan.

Baca Juga :  Dikpora NTB Jemput Program Kemenpora, Perkuat Arah Pengembangan Pemuda 2026

‘’Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan untuk pembangunan daerah akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada penyelewengan. Tidak boleh ada kolusi antara pengusaha nakal dan pejabat yang tidak amanah,’’ kata Sultan.

Sultan juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memilih dan melantik anggota kabinetnya, yang diberi nama Kabinet Merah Putih sebagai lambang persatuan bangsa. Kabinet ini berisikan tokoh-tokoh terbaik bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan satu tujuan bersama yaitu menggerakkan roda pemerintahan untuk kemajuan Indonesia.

‘’Tentunya DPD RI menyambut baik dengan tangan terbuka dan siap bersinergi dengan pemerintahan saat ini,’’ ucap Sultan.(Sid)

Berita Terkait

21.801 Unit Dilaporkan Selesai, Faktanya Baru 2.117: 5 Tersangka Kasus Motor Listrik BGN
Mendikdasmen Terima Audiensi Bank NTB Syariah, Bahas Penguatan Layanan Keuangan ASN Pendidikan
NTB Raih Dua Penghargaan di Kriyanusa 2026, Sinta Agathia: Langkah Baru ke Pasar Global
Kombes Pol Dewa Wijaya Jadi Sekjen Karate Bhayangkara Presisi, Fokus Perkuat Pembinaan Atlet
Mashudi Resmi Mundur dari Dirjenpas, Sampaikan Tanggung Jawab Moral atas Peristiwa di Lapas Cibinong
MotoGP Mandalika Tak Boleh Berhenti di Lintasan, NTB Bidik Ekonomi Bergerak Sepanjang Tahun
Anggota DPR RI Fauzan Khalid Minta Ombudsman Tak Hanya Awasi Kasus, tapi Benahi Pelayanan Publik
NTB dan Lampung Tukar Jurus Bangun Ekonomi Desa, Desa Berdaya Bertemu Desaku Maju

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:05 WIB

21.801 Unit Dilaporkan Selesai, Faktanya Baru 2.117: 5 Tersangka Kasus Motor Listrik BGN

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Mendikdasmen Terima Audiensi Bank NTB Syariah, Bahas Penguatan Layanan Keuangan ASN Pendidikan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 16:01 WIB

Kombes Pol Dewa Wijaya Jadi Sekjen Karate Bhayangkara Presisi, Fokus Perkuat Pembinaan Atlet

Kamis, 1 Oktober 2026 - 15:28 WIB

Mashudi Resmi Mundur dari Dirjenpas, Sampaikan Tanggung Jawab Moral atas Peristiwa di Lapas Cibinong

Kamis, 1 Oktober 2026 - 07:06 WIB

MotoGP Mandalika Tak Boleh Berhenti di Lintasan, NTB Bidik Ekonomi Bergerak Sepanjang Tahun

Berita Terbaru