Politik Uang Kian Vulgar, Anggota Komite I DPD RI Sebut Demokrasi Indonesia Terancam

- Jurnalis

Selasa, 3 Desember 2024 - 07:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian.

Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian mengutarakan keprihatinan mendalam terkait kualitas demokrasi di Indonesia yang dinilainya berada dalam masa kritis. Penrad mengungkit pergeseran isu dalam proses Pemilu yang terjadi antara 5-10 tahun dengan yang terjadi saat ini.

‘’Kalau dulu kita bicara Pemilu soal persiapan teknis, seperti DPT dan kertas suara. Sekarang, politik uang sudah menjadi percakapan vulgar di masyarakat hingga akar rumput. Ini berbahaya kalau dibiarkan,’’ tegas Pernad dalam rapat kerja (Raker) antara Komite I DPD RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurut Pernad, keterbukaan praktik politik uang ini tak hanya merusak integritas Pemilu, tapi juga berisiko menjadi norma baru dalam demokrasi Indonesia. Pernad memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, maka kualitas demokrasi Indonesia akan terus menurun.

Baca Juga :  Dokter Jack Tegaskan Bukan Pengusiran Paksa Pasien di Rumah Singgah

Lebih lanjut Pernad juga menyinggung tantangan yang dihadapi lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. ‘’Saya merasa mereka seperti putus asa. Banyak persoalan yang tidak punya kanal penyelesaian yang jelas. Dilaporkan, selesai begitu saja, menguap,’’ katanya.

Itu sebabnya, Pernad menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa Pemilu. Salah satu usulan Penrad adalah pembentukan panitia atau tim ad hoc di bawah DKPP untuk memastikan setiap pelanggaran etik dan hukum terselesaikan dalam periode Pemilu.

Baca Juga :  Puji Kepemimpinan Sultan, Ariawan: DPD RI yang Kolaboratif dan Inklusif

Penrad juga menekankan perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Karenanya, Pernad mengusulkan revisi Undang-Undang Kepemiluan untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada Bawaslu. ‘’Banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Bawaslu, tapi terbatas oleh kewenangan yang ada saat ini,’’ ucapnya.

Pernad berharap langkah ini menjadi percakapan politik antara DPD RI dan DPR RI untuk memperbaiki sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia. ‘’Kalau ini tidak dibahas serius, kita akan terus berada dalam siklus yang sama. Demokrasi kita terancam kehilangan substansi,’’ tegasnya.(Sid)

Berita Terkait

Reses, Anggota DPR RI Fauzan Khalid Jadi Khatib dan Imam Sholat Jumat
DPRD Lombok Tengah Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Fraksi Terkait Dua Raperda
Kepala Sekretariat Balitbang DPP Golkar Apresiasi Gercep Bahlil Hentikan Operasional Tambang Nikel Raja Ampat
MASYARAKAT PAER LAUQ MENANTI JANJI 7103 PROGRAM GUBERNUR NTB LMI
Hidayat Nur Wahid Desak Revisi Total UU Haji dan Penguatan Diplomasi dengan Arab Saudi
Rayakan Setengah Abad, AHM Hadirkan Honda Gold Wing Edisi Spesial
Pak Gubernur, Di Mana Letak “NTB Mendunia” Kalau Wilayah Sendiri Saja Tidak Dipahami?
Presidium Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa Tunjuk Tiga Tokoh Sebagai LO ke Pemerintah Pusat

Berita Terkait

Jumat, 13 Juni 2025 - 15:03 WIB

Reses, Anggota DPR RI Fauzan Khalid Jadi Khatib dan Imam Sholat Jumat

Rabu, 11 Juni 2025 - 16:05 WIB

DPRD Lombok Tengah Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Fraksi Terkait Dua Raperda

Selasa, 10 Juni 2025 - 08:09 WIB

Kepala Sekretariat Balitbang DPP Golkar Apresiasi Gercep Bahlil Hentikan Operasional Tambang Nikel Raja Ampat

Minggu, 8 Juni 2025 - 09:07 WIB

MASYARAKAT PAER LAUQ MENANTI JANJI 7103 PROGRAM GUBERNUR NTB LMI

Kamis, 5 Juni 2025 - 14:01 WIB

Hidayat Nur Wahid Desak Revisi Total UU Haji dan Penguatan Diplomasi dengan Arab Saudi

Berita Terbaru

Ekonomi & Bisnis

Perangi Rentenir, Lotim Masuk Nominator Penerima TPAKD Award Tahun 2025

Senin, 16 Jun 2025 - 14:24 WIB

Ekonomi & Bisnis

Pemkab Lotim dan Pemkab Kukar Jalin Hubungan Perdagangan Antar Daerah

Senin, 16 Jun 2025 - 13:20 WIB

Honda Stylo 160.

Ekonomi & Bisnis

Honda Stylo 160 Raih Penghargaan Retro Terbaik di Kelas High Skutik Retro

Minggu, 15 Jun 2025 - 14:01 WIB