LOTIM, LOMBOKTODAY.ID – Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), HM Edwin Hadiwijaya yang diwakili Asisten 1 Setdakab Lotim, H Ahyan, SH., MH membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda ) ke-V Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lotim, di Aula Kemenag Lotim, Rabu (19/11/2025).
Asisten 1 Setdakab Lotim, H Ahyan menyampaikan, Pemerintah Daerah mengajak Pondok Pesantren untuk mengatasi masalah di masyarakat terutama mengatasi masalah kemiskinan dan kesehatan. Kalau terkait mengatasi pendidikan bagi Pemda mengakui Ponpes sudah berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Patuh Karya.
Ahyan yang juga mantan Sekretaris Dewan di DPRD Lotim menyampaikan berita gembira yakni telah ditetapkanya Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Memfasilitasi Pendidikan Pondok Pesantren Lotim.
Sebelumnya, Ketua Dimisioner FKSPP Lotim, Dr H Mugni, M.Pd menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama memimpin dalam periode 2021-2025. Namun demikian, menurutnya, selama dia jadi ketua banyak kegiatan yang telah dicapai dan berhasil meskipun ada beberapa program yang mandek seperti gagalnya mendorong DPRD untuk menerbitkan Perda Pondok Pesantren.
Karenanya, Mugni berpesan kepada siapapun yang nantinya menjadi pengurus baru untuk dapat kiranya melanjutkan program yang baik, memperbaiki yang masih kurang baik, dan menghentikan kegiatan yang dirasakan tidak layak untuk dilanjutkan.
H Suwardi, S.Pd., M.Pd selaku Kasubag TU Kemenag Lotim, turut memberikan sambutan mengungkap bahwa masyarakat sering tidak adil dalam menjustfikasi Pondok Pesantren. Sedikit terjadi kesalahan di salah satu Pondok Pesantren, maka publik cenderung menggeneralisir menjadi keburukan Pondok Pesantren secara menyeluruh.
H Suwardi mengaku sering didatangi intel dari Mabes Polri ketika ada berita miring terkait kasus yang terjadi pada satu atau dua Pondok Pesantren. Padahal, menurutnya, kasus-kasus yang terjadi hanya persoalan kecil namun dibesar-besarkan oleh media yang kadang pemberitaannya tidak berimbang.(Kml)
