LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Menghadapi dan menyikapi berbagai bencana akibat cuaca ekstrem saat ini, Pemeritah Daerah Lombok Timur (Pemda Lotim) tak akan memangkas anggaran siaga bencana meskipun pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran. Hal ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim, Senin (10/2/2025).
Rakor yang dihadiri oleh pejabat eselon II, Direktur RSUD, dan kepala bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut, dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Lotim, HM Juaini Taofik. ‘’Meskipun kita sedang melakukan efisiensi tetapi bilamana itu sangat dibutuhkan, tidak ada keraguan. Untuk operasional bencana, tidak dibatasi,’’ ucap Juaini Taofik.
Pj Bupati juga meminta agar komunikasi dan koordinasi antar OPD semakin intensif, mengingat cuaca buruk diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Februari. Karenanya, ia mengingatkan terkait administrasi, seperti analisis jabatan dan analisis beban kerja (anjab/ABK), penyelesaian utang jatuh tempo, hingga tahapan pengadaan barang dan jasa harus sudah dituntaskan sebelum pelantikan kepala daerah terpilih.
Disampaikan pula, pelantikan kepala daerah terpilih yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 Februari mendatang, Pj Bupati meminta agar seluruh persiapan, seperti rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta serah terima memori jabatan, segera dimatangkan. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang intensif perlu dilakukan dengan pihak-pihak terkait.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Lotim, H Hasni, menyampaikan bahwa kas daerah cukup untuk melakukan percepatan pembayaran utang jatuh tempo tahun 2024 lalu. Terlebih lagi, sebagian besar utang telah gagal. Karena itu, ia meminta OPD dapat segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Hasni juga menyampaikan bahwa terkait efisiensi anggaran, Pemda melakukan penghematan dengan memangkas biaya perjalanan dinas sampai 22%, kecuali untuk Inspektorat. Penghematan juga dilaksanakan terhadap agenda acara seremonial, dan pembelian kendaraan dinas (kecuali untuk Bupati dan Wakil Bupati).
Ia menjelaskan pula perlunya refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Untuk itu, pembangunan fisik yang sangat dibutuhkan akan diambil dari hasil penghematan yang dilakukan Pemerintah Daerah.(Kml)
