Oleh: Salamuddin Daeng │
KETIKA dunia berubah dengan cepat, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah lebih cepat. Langkahnya tidak terduga. Sebagian besar anak buahnya tidak mengerti apa yang dilakukan Prabowo. Ada yang mencoba menjelaskan, namun dengan tatapan mata yang kosong seperti Sri Mulyani. Sebagian yang lain mencoba menjelaskan, namun salah seperti penjelasan yang disampikan terkait Danantara. Ada yang mecoba memanifestasikan kebijakan Prabowo seperti launching Bank Emas yang sangat memalukan dan konyol karena Bank Emas dikiranya pegadaian. Sungguh menyedihkan!.
Dunia tengah menyaksikan Donal Trump membuat berbagai kebijakan kontoversi seperti memotong anggaran Amerika Serikat, termasuk memangkas berbagai bantuan luar negerinya, lalu keluar dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan memberlakukan tarif besar besaran terhadap negara pesaingnya dan berbagai kebijakan mengubah haluan kebijakan AS menuju proteksionisme. Amerika Serikat menjalankan proteksionisme secara terbuka tanpa tendeng aling. Lalu dunia tersentak kaget.
Sejalan namun lebih tinggi dari apa yang dilakukan Donald Trump. Presiden Prabowo melakukukan banting setir. Benar-benar mengubah rute ekonomi Indonesia. Membuat kebijakan yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah reformasi Indonesia. Jika dilihat dari level kebijakan ekonomi, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah Top of The Top Level. Mengagetkan! Para pengikutnya pasti langsung merinding dan asam lambunya naik karena banyak bohir-bohir mereka yang lama terkena dampak kebijakan Presiden Prabowo.
Level pertama dalam seluruh kebijakan ekonomi tersebut adalah pembatasan lalu litas devisa. Sebuah kebijakan yang tidak pernah terbayangkan berani dilakukan oleh pemeritah negara Republik Indonesia yang selama ini tersandera rezim devisa bebas. Ketika Prabowo menghentikan rezim devisa bebas, maka berhentilah semua neoliberalisme di Indonesia. Berhenti juga liberalsiasi keuangan dan liberalsiasi perdagangan. Berhenti pula pencurian dan penggarongan sumber daya alam Indonesia. Berhenti pula berbagai korupsi dalam perdagangan bebas yang selama ini membuat Indonesia kere.
Rezim devisa bebas merupakan alat beroperasinya seluruh perampokan sumber daya alam Indonesia. Alat utama beroperasinya seluruh praktek pencucian uang di Indonesia dan alat utama oligarki menghindari kewajiban pajak dan kewajiban keuangan kepada Indonesia. Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupanya mereka inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerfull mengatur ekonomi Indonesia.
Kebijakan kedua yang juga berada pada level kedua kebijakan ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah lembaga untuk mengonsentrasikan sumber daya keuangan Indoensia yang terpragmentasi, dibelah-belah oleh oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng, membuat ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan ketergantungan negara pada modal asing. Lembaga Danantrara adalah pernyataan ekonomi pemerintahan Prabowo bahwa negara Indonesia tidak akan bergantung pada siapapun. Tidak bergantung pada uang oligarki. Tidak bergantung pada modal asing dan ingat tidak bergantung pada pasar uang oligarki. Nah, Rosan Rorlani harus mengerti ini dan jangan bingung!.
Selama ini mereka para oligarki menjatah APBN dengan paket hemat. APBN dibuat kecil agar ekonomi Indonesia terus menghiba pada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit sumber daya alam yang berkolaborasi dengan para pengambil keputusan moneter dan keuangan membuat paket hemat APBN. Bayangkan saja daya keruk oligarki terhadap SDA yang naik berkali kali lipat, diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Akan tetapi setoran mereka kepada APBN tetap seupil tidak berubah dalam satu decade terakhir. Mengapa? Semua itu berkat bantuan para penguasa moneter dan para penguasa pajak.
Danantara adalah kekauatan besar yang baru yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN atau lebih besar dayanya dari otoritas moneter manapun di Indonesia.
Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama efisensi. Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil. Selama ini ekomomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus deficit. Sebab kalua tidak deficit, maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan diluar pajak. Karena tanpa pembiayaan atau utang maka ekonomi tidak dapat tumbuh.
Semua logika yang dibangun adalah agar pemerintah tetap mengambil utang jumbo dan membuat para makelar utang dan makelar proyek APBN ‘’di sini senang di sana senang’’. Sekarang sori ye sori ye kata Presden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN tidak berkutiik. Dananya telah dipotong di awal. Banyak makelar mengalami vertigo. Politisi makelar sebentar lagi tengah berhadapan dengan penagih utang, yang menagih kapan proyek APBN yang sudah diijon mereka dapat. Sementara Prabowo telah mengehentikan semua praktek ijon APBN dan tidak akan bisa diulang lagi tahun depan atau tahun kapanpun.
Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Tapi semua orang tau bahwa kebanyakan penyelengara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi adalah pasar bebas. Kekuatan ekonomi adalah pajak. Stabilitas ekonomi adalah nilai tukar. Semua instumen yang nyata nyata adalah persepsi dipandang sebagai kenyataan yang pasti harus diikuti. Sekarang mereka melihat Presiden Prabowo dengan tatapan mata kosong, hatinya hancur, seperti para hancurnya bohir para pejabat meneter dan keuangan Indonesia. Prabowo harus membuat pasukan yang kuat menghadapi dewa linglung.(*)
Penulis adalah Pengaman Ekonomi
