Oleh: Lalu Wisnu Pradipta |
MENJELANG pergantian tahun, publik NTB kembali dihadapkan pada refleksi sederhana: sudah sejauh mana pembangunan benar-benar menyentuh mereka yang hidup dalam kerentanan?
Pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, program prioritas, dan peningkatan layanan. Namun pertanyaan dasarnya tetap sama, apakah kaum rentan di NTB sudah mendapat tempat yang layak dalam pembangunan?
Karena keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka, tetapi tentang siapa yang merasakan manfaatnya.
Penyandang Disabilitas: Antara Kepastian Regulasi dan Realita Lapangan
Secara normatif, penyandang disabilitas punya payung hukum yang jelas. Program inklusi digulirkan. Namun realita di lapangan masih menunjukkan banyak hambatan: akses pendidikan terbatas, fasilitas publik belum ramah disabilitas, peluang kerja minim, hingga stigma sosial yang belum sepenuhnya hilang.
Sekolah inklusi belum menyentuh semua wilayah. Pusat layanan belum merata. Penyandang disabilitas masih sering ditempatkan sebagai “obyek bantuan”, bukan warga negara dengan hak yang setara.
Ini sinyal bahwa kebijakan inklusi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi layanan inklusif.
Perempuan Kepala Keluarga: Menanggung Beratnya Hidup
Di banyak desa di NTB, perempuan menjadi kepala keluarga karena suami meninggal, bercerai, merantau, atau sakit. Mereka bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil, pekerja informal—tanpa perlindungan sosial yang memadai.
Pertanyaannya: apakah program pemberdayaan ekonomi sudah benar-benar menyasar mereka? Ataukah masih sebatas pelatihan simbolis yang tidak berdampak jangka panjang?
Perempuan kepala keluarga membutuhkan akses modal, perlindungan, dan kepastian program yang berkelanjutan.Bukan sekadar kunjungan seremonial.
Anak Putus Sekolah: Masa Depan yang Rapuh
Masih ada anak-anak di NTB yang harus berhenti sekolah karena faktor ekonomi, jarak, atau tekanan sosial. Mereka masuk ke dunia kerja terlalu dini. Ini bukan sekadar kehilangan kesempatan belajar,ini adalah lingkaran kemiskinan yang diwariskan.
Pendidikan inklusif seharusnya berarti, tidak ada anak yang dibiarkan tertinggal karena miskin, berbeda, atau tinggal jauh dari pusat layanan.
Buruh Migran: Pahlawan yang Perlu Perlindungan
NTB dikenal sebagai kantong buruh migran. Banyak keluarga bertahan hidup dari kiriman uang anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Namun di balik itu ada cerita perlakuan tidak adil, tidak adanya perlindungan, hingga kekerasan.
Perlindungan buruh migran dan keluarganya harus diposisikan sebagai kewajiban negara, bukan hanya urusan administrasi keberangkatan.
Lansia: Rentan di Masa Senja
Di pelosok desa, tidak sedikit lansia yang hidup sendiri, sakit, dan tanpa penghasilan tetap. Mereka bertahan berkat bantuan tetangga atau keluarga jauh. Program sosial belum selalu hadir tepat sasaran.
Masa tua seharusnya dihormati.
Bukan dibiarkan berjalan sendiri.
Perspektif Kebijakan Inklusi: Dari Visi ke Implementasi
Jika NTB ingin benar-benar inklusif, maka inklusi harus menjadi perspektif kebijakan, bukan sekadar jargon program.Itu berarti:
anggaran daerah disusun dengan pendekatan keberpihakan
– siapa yang paling membutuhkan, mereka yang didahulukan
layanan publik harus aksesibel
– termasuk bagi disabilitas, lansia, perempuan rentan, buruh migran, dan anak
data kelompok rentan harus akurat
– agar bantuan tidak salah sasaran
birokrasi perlu berubah pola pikir
– dari sekadar menyalurkan program menjadi melayani manusia
kolaborasi dengan masyarakat sipil diperkuat
– karena banyak kasus lapangan lebih dulu ditemukan komunitas
Pembangunan inklusif itu sederhana, tidak ada satu pun warga yang tertinggal hanya karena mereka berbeda atau lemah secara sosial.
Penutup: Ukuran Keberhasilan yang Sesungguhnya
Menutup tahun 2025 dan memasuki 2026, refleksi ini bukan kritik tanpa arah. Ini ajakan agar pemerintah, masyarakat sipil, dan publik NTB berjalan dalam visi yang sama, membangun daerah, sekaligus menjaga martabat manusia.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya bangunan atau meriahnya peresmian program, tetapi dari apakah warga paling rentan akhirnya merasa dirangkul oleh negara.
Dan pada saat itu terjadi, barulah kita layak berkata, NTB benar-benar inklusif.(*)
Penulis adalah Founder LIDI Foundation dan Pegiat Sosial dan Disabilitas
