MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) secara resmi mengukuhkan berdirinya Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) pada Rabu (21/1/2026).
Pengukuhan ini menjadi tonggak penting penguatan struktur organisasi Polri dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
Acara pengukuhan dihadiri oleh Wakapolda NTB, Brigjen Pol Hari Nugroho, S.I.K.; Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Mataram, para Pejabat Utama Polda NTB, kepala OPD dan instansi terkait tingkat Provinsi NTB, serta para Kapolres/ta, Kasat Reskrim, Kanit dan anggota PPA jajaran Polda NTB yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Wakapolda NTB, Brigjen Pol Hari Nugroho menyampaikan, bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO merupakan implementasi kebijakan penguatan organisasi Polri untuk menjawab tantangan kejahatan yang menyentuh aspek kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang yang bersifat terorganisir dan lintas wilayah.
Wakapolda menegaskan bahwa NTB memiliki karakteristik khusus sebagai daerah kepulauan dengan tingkat mobilitas penduduk dan migrasi tenaga kerja yang cukup tinggi, termasuk pekerja migran ke luar negeri.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak.
Wakapolda mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengukuhan Direktorat PPA dan PPO Polda NTB sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keamanan dan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
“Saya berharap Direktorat PPA dan PPO Polda NTB dapat memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri,” pungkasnya.
Dengan diresmikannya Direktorat PPA dan PPO ini, Polda NTB menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan penegakan hukum yang lebih profesional, berkeadilan, dan berpihak pada korban, khususnya perempuan dan anak di wilayah NTB.(Sid)
