MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi memulai fase baru penguatan tata kelola pemerintahan. Sebanyak 392 pejabat administrator dan pengawas (eselon III dan IV) dilantik serta diambil sumpah jabatannya, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, pada Jumat sore (20/2/2026).
Pelantikan dipimpin langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Dari 392 total pejabat yang dilantik, sebanyak 147 orang mengisi jabatan eselon III, sementara sisanya menempati posisi eselon IV di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Rotasi ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penyesuaian struktur kerja birokrasi agar lebih adaptif menghadapi tantangan zaman, terutama di era digital yang bergerak cepat dan menuntut respons instansi publik yang tak kalah gesit dari sektor privat.
Momentum tersebut tidak sekadar administratif. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan ekspektasi generasi milenial dan generasi Z yang menuntut kemudahan akses layanan berbasis teknologi.
Dengan struktur baru, OPD di lingkup Pemprov NTB diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat berbagai agenda pembangunan daerah, mulai dari ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan, hingga transformasi layanan pemerintahan digital.
Pelantikan ini juga menjadi penanda pergeseran paradigma: birokrasi modern bukan lagi sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan menjadi motor inovasi dan pemberi solusi nyata bagi masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat administrator dan pengawas mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan serta menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya menerjemahkan ide dan gagasan ke dalam program nyata OPD agar tercipta sinergi antarlembaga yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.
Menurutnya, penempatan jabatan dilakukan berdasarkan sistem meritokrasi, bukan kedekatan personal maupun balas jasa—sebuah langkah penting menuju birokrasi profesional dan berintegritas.
Hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut yakni Plh Sekda NTB, HL Moh. Faozal; Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno; Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik; serta sejumlah kepala OPD lainnya di lingkup Pemprov NTB.(Sid)
