MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mendorong tata kelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang lebih inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap tantangan global.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan, bersama General Manager Geopark Rinjani, Qwadru P. Wicaksono, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di ruang kerjanya, pada Senin (23/2/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, pengelolaan destinasi kelas dunia seperti Rinjani tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan orkestrasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga masyarakat lokal.
“Apapun yang terjadi dalam pengelolaan Rinjani, pemerintah provinsi adalah pihak pertama yang menghadapi situasi itu. Karena itu, TNGR tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menilai, selama ini koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat. Terutama antara Balai TNGR dengan Pemprov NTB serta pemerintah kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.
Ia menekankan pentingnya mencari best practice pengelolaan bersama yang sesuai karakteristik lokal—mulai dari aspek konservasi, tata kelola wisata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa penyangga.
Salah satu contoh konkret adalah inisiatif vertical rescue yang digagas Pemprov NTB bersama berbagai pemangku kepentingan setelah insiden kecelakaan pendaki beberapa waktu lalu. Model kolaborasi ini dinilai sebagai bukti bahwa sinergi mampu menghadirkan sistem keamanan pendakian yang lebih responsif dan profesional.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal juga mengusulkan pendekatan baru terhadap konsep wisata pendakian Rinjani. Ia mendorong agar Rinjani tidak lagi diposisikan sebagai destinasi mass tourism, melainkan sebagai pendakian eksklusif berstandar internasional.
Beberapa gagasan yang disampaikan antara lain: Tiket pendakian berstandar premium, Sertifikasi khusus bagi pendaki, Asuransi wajib untuk keamanan, Skema pengelolaan ekonomi melalui badan layanan usaha daerah, Optimalisasi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengalaman wisata sekaligus menjaga daya dukung lingkungan. “Rinjani bukan bukit biasa. Kesalahan terbesar kita sebelumnya adalah mempromosikan trekking, bukan mountaineering. Akibatnya, orang menganggap Rinjani seperti ‘Bukit Teletubbies’,” jelasnya.
Gubernur Iqbal menutup arahannya dengan mendorong transparansi dan komunikasi global melalui konferensi pers, termasuk dengan media internasional, untuk menyampaikan berbagai pembaruan tata kelola yang telah dilakukan.
Pesannya jelas: Rinjani harus naik kelas—bukan hanya sebagai ikon pariwisata Indonesia, tetapi sebagai model pengelolaan taman nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan semangat zaman.
Selain tata kelola wisata, perhatian juga diberikan pada isu konservasi. Beberapa program prioritas yang dipaparkan pihak TNGR dalam pertemuan tersebut meliputi: Penguatan potensi desa penyangga, Sistem pengelolaan sampah terpadu, Peningkatan fasilitas keamanan pendakian, Pengembangan merchandise dan souvenir khas geopark.
Balai TNGR juga mengumumkan rencana pembukaan kembali jalur pendakian pada 28 Maret 2026, menandai kesiapan menghadapi musim pendakian dengan standar pengelolaan yang lebih baik.
Bagi masyarakat NTB, Gunung Rinjani bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah simbol kehidupan, sumber air, identitas budaya, sekaligus penggerak ekonomi.(Sid)
