MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Tahun 2025 bukan tahun yang mudah bagi ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sektor pertambangan sempat terkoreksi, pertumbuhan melambat di awal tahun, dan proses transisi menuju struktur ekonomi baru masih berjalan.
Namun di tengah dinamika itu, satu indikator sosial justru bergerak ke arah yang lebih optimistis: kemiskinan menurun secara nyata.
Pada September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 637,18 ribu orang—turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Persentasenya ikut turun menjadi 11,38 persen (turun sekitar 0,40 poin).
Secara nasional, NTB bahkan masuk 9 provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi tahun ini. Ini bukan sekadar angka statistik. Penurunan terjadi ketika ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Artinya, kebijakan sosial dan ekonomi daerah cukup efektif menjangkau kelompok rentan—bukan hanya menunggu efek “tetesan pertumbuhan”.
Jika dibandingkan 2024 (sekitar 11,9–12 persen), maka 2025 menjadi titik balik: pemulihan mulai benar-benar terasa di lapisan bawah masyarakat.
Perbaikan tidak hanya terlihat dari jumlah orang miskin. Dua indikator penting ikut membaik: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun, pengeluaran warga miskin makin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun, jarak antarwarga miskin makin kecil.
Maknanya sederhana: mereka yang masih miskin pun hidup dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Pada September 2025, Gini Ratio NTB sekitar 0,364—lebih rendah dibanding sejumlah provinsi besar: Jawa Barat ~0,383, DI Yogyakarta ~0,397, DKI Jakarta ~0,426. Artinya, hasil pembangunan lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada kelompok atas.
Yang lebih menarik, porsi pengeluaran 40 persen kelompok terbawah mencapai ±19,23 persen. Menurut standar Bank Dunia, ini sudah masuk kategori ketimpangan rendah—indikator bahwa masyarakat bawah mulai mendapat bagian yang lebih adil dari aktivitas ekonomi.
Bagi daerah yang selama ini dipengaruhi sektor padat modal seperti pertambangan, ini adalah perubahan struktural yang penting.
Apa yang Menggerakkan Perubahan?Penurunan kemiskinan tidak terjadi sendiri. Ia merupakan kombinasi pemulihan ekonomi rakyat dan intervensi kebijakan pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda.
1. Pertanian Kembali Jadi Penopang
Produksi padi melonjak dari sekitar 152 ribu ton menjadi hampir 200 ribu ton GKG.
Dampaknya langsung terasa: pendapatan petani naik, tenaga kerja musiman terserap, harga pangan lebih stabil.
Karena mayoritas warga miskin berada di desa, peningkatan produksi pangan memberi efek cepat terhadap kemiskinan. Pendampingan petani, distribusi sarana produksi, dan stabilisasi harga menjadi bantalan sosial ekonomi nyata.
2. UMKM dan Perdagangan Hidup Lagi
Saat mobilitas meningkat dan pariwisata bergerak kembali: warung makan ramai,
pedagang kecil punya pembeli, usaha rumahan kembali berputar. Sektor informal—tulang punggung ekonomi masyarakat bawah—kembali menghasilkan pendapatan.
3. Bansos Lebih Produktif
Bantuan sosial tidak lagi hanya konsumtif, tapi dipadukan dengan pemberdayaan: program padat karya, dukungan usaha mikro, belanja desa berbasis kebutuhan lokal, integrasi bantuan dengan aktivitas produktif. Pendekatannya bergeser: dari bantuan menjadi dorongan kemandirian.
4. Pekerjaan Bertambah, Daya Beli Terjaga
Sepanjang 2025: tenaga kerja bertambah puluhan ribu orang, pengangguran turun, konsumsi rumah tangga tumbuh ±4,5%. Bagi keluarga rentan, satu pekerjaan kecil sering lebih berarti daripada angka pertumbuhan ekonomi besar.
Yang membuat capaian ini penting adalah konteksnya: 2025 adalah tahun transisi— tambang melemah, hilirisasi baru dimulai, dan ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Namun justru pada fase ini: kemiskinan turun dan ketimpangan membaik. Ini menunjukkan arah kebijakan tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga menjaga denyut ekonomi rakyat.
Dalam satu tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda, NTB tidak hanya mencatat pemulihan ekonomi—tetapi juga peningkatan kualitas pembangunan.
Kemiskinan turun, Ketimpangan membaik, Kelompok bawah mulai mendapat ruang. Ini bukan garis akhir, melainkan fondasi.
Tantangan berikutnya: pertanian bernilai tambah, industri berbasis sumber daya lokal, kerja padat karya berkelanjutan, UMKM terhubung dengan pariwisata, perlindungan sosial produktif.
Karena ukuran pembangunan bukan sekadar pertumbuhan, melainkan berapa banyak warga yang berhasil hidup lebih layak. Dan pada tahun pertama ini—arah itu mulai terlihat.(Sid)
