MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak cukup hanya mengandalkan program dan angka penyaluran bantuan. Pemerintah dituntut hadir langsung, memastikan intervensi tepat sasaran, sekaligus mendorong masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.
Langkah itu ditunjukkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana saat turun langsung menyambangi rumah warga dari pintu ke pintu di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (12/11/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Kedua kepala daerah ingin melihat langsung kondisi keluarga penerima manfaat, mendengarkan kebutuhan mereka, sekaligus memastikan program pemberdayaan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Melalui program Kelurahan Berdaya Transformatif, sebanyak 432 kepala keluarga (KK) di Kota Mataram telah menerima bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi. Realisasi penyaluran bantuan tersebut tercatat mencapai 100 persen.
Bantuan ini dirancang bukan sebagai bantuan konsumtif yang habis untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Sebaliknya, dana tersebut diarahkan menjadi modal awal bagi keluarga penerima manfaat untuk mengembangkan usaha kecil, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap melepaskan diri dari jerat kemiskinan ekstrem.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, program Kelurahan Berdaya memiliki dua bentuk intervensi utama.
Pertama, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui skema transformatif. Kedua, penguatan pembangunan di tingkat kelurahan dan desa melalui pendekatan tematik.
Khusus intervensi di tingkat keluarga, seluruh bantuan telah disalurkan kepada penerima manfaat yang sebelumnya melalui proses pengajuan proposal dan verifikasi.
“Untuk intervensi di tingkat keluarga, penyalurannya sudah 100 persen. Ada 432 KK yang sudah menerima bantuan stimulan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Rata-rata mereka sudah mengajukan proposal, diverifikasi, dan sekarang sudah mulai menjalankan usaha-usaha kecil,” jelas Gubernur Iqbal.
Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp4 juta yang disalurkan melalui rekening masing-masing di Bank NTB Syariah.
Skema penyaluran tersebut memberikan keleluasaan kepada penerima manfaat untuk mencairkan dana sesuai kebutuhan modal usaha. Sementara itu, dana yang belum digunakan tetap tersimpan di rekening sebagai tabungan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap bantuan tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga mendorong masyarakat membangun kebiasaan mengelola keuangan secara lebih terencana.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintah turut menyiapkan tenaga pendamping yang bertugas memantau perkembangan usaha penerima manfaat.
Pendampingan diperlukan agar bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan mampu menghasilkan peningkatan pendapatan.
Selain pemberdayaan ekonomi keluarga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk masing-masing kelurahan atau desa.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program berbasis kebutuhan wilayah.
Menurut Gubernur Iqbal, keberhasilan Kelurahan Berdaya tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap atau seberapa banyak bantuan yang telah dibagikan.
Ukuran yang lebih penting adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.
Karena itu, evaluasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Proses verifikasi dilakukan secara berulang, disertai pemantauan serta audit oleh Inspektorat Provinsi NTB untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Pemerintah ingin memastikan usaha yang dirintis masyarakat tidak berhenti setelah bantuan diterima. Sebaliknya, usaha tersebut diharapkan terus berkembang sehingga keluarga memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana. Ia mengapresiasi perhatian Pemprov NTB terhadap masyarakat Kota Mataram, khususnya keluarga yang membutuhkan penguatan ekonomi.
Mohan berharap bantuan yang telah diterima masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk menambah modal usaha dan mengembangkan aktivitas ekonomi rumah tangga.
“Luar biasa, kedatangan Pak Gubernur membawa berkah. Ibu dan Bapak dibawakan bantuan uang dalam rekening yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi. Bagi yang memiliki usaha atau berdagang, silakan manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Mohan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kepercayaan pemerintah dengan menggunakan bantuan sesuai tujuan program.
Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.
Dampak program tersebut mulai dirasakan warga. Aminah (54 tahun), salah seorang penerima manfaat di Kelurahan Bintaro, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan yang dapat digunakan untuk menambah modal berjualan.
Ia berharap tambahan modal tersebut bisa membantu meningkatkan aktivitas usahanya sehingga memberikan pemasukan lebih besar bagi keluarga.
“Sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Wali Kota karena sudah memberikan bantuan kepada kami masyarakat di Bintaro. Dengan bantuan ini, kami bisa membeli barang untuk modal jualan agar ada pemasukan lebih,” ungkap Aminah.
Pengalaman serupa disampaikan Bahri (47 tahun). Ia mengaku menerima bantuan sebesar Rp4 juta dan memilih mencairkan dana sesuai kebutuhan usahanya. Sementara sebagian dana lainnya tetap disimpan dalam rekening tabungan.
Bagi masyarakat penerima manfaat, tambahan modal tersebut menjadi peluang untuk memperkuat usaha yang selama ini dijalankan dengan keterbatasan sumber daya.
Melalui Kelurahan Berdaya Transformatif, Pemprov NTB dan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berharap pemberdayaan ekonomi keluarga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan di tingkat wilayah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan yang telah disalurkan benar-benar menghasilkan perubahan. Sebab, capaian penyaluran 100 persen merupakan langkah awal, bukan akhir dari upaya pengentasan kemiskinan.
Pada akhirnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran atau banyaknya keluarga yang menerima bantuan, tetapi dari meningkatnya pendapatan, tumbuhnya usaha masyarakat, dan semakin banyak keluarga yang mampu hidup mandiri serta keluar dari kemiskinan ekstrem.(arz)
