LOBAR, LOMBOKTODAY.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mempercepat “orkestrasi pembangunan” dengan satu fokus besar: memastikan desa tidak lagi menjadi kantong kemiskinan.
Hal itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Hotel Katamaran, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), pada Jumat (13/2/2026), bersama seluruh bupati dan wali kota se-NTB.
Pertemuan lintas daerah tersebut membahas tiga isu utama: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi desa, dan pengelolaan sampah.
Gubernur Iqbal menegaskan pondasi ekonomi NTB akan dibangun dari desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini, 1.166 Koperasi Desa (Kopdes) telah berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota.
Pemprov NTB bahkan menetapkan 50 koperasi model berbasis potensi wilayah, dengan 10 di antaranya sudah mendapat penguatan dari Bank Mandiri. “Kita ingin ekonomi desa punya mesin sendiri, bukan sekadar bergantung pada bantuan,” kata Gubernur Iqbal.
Pendekatannya jelas bahwa desa harus jadi pusat produksi, bukan hanya penerima distribusi. Selain ekonomi, pemerintah juga menyoroti pembangunan manusia melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Program unggulan lain adalah Desa Berdaya Transformatif yang menyasar 106 desa miskin ekstrem.
Gubernur Iqbal menegaskan pemerintah meninggalkan pola bantuan jangka pendek. “Kita hindari pendekatan ‘Sinterklas’. Tujuan kita bukan sekadar membantu hari ini, tapi memastikan warga tidak jatuh miskin lagi tahun depan,” tegasnya.
Pemprov NTB mendorong kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah pusat, daerah, NGO, CSR hingga Baznas, agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk evaluasi. Pemprov NTB meminta Satgas di seluruh daerah memperkuat koordinasi teknis agar tepat sasaran.
Sementara di sektor investasi, kabupaten/kota diminta merampungkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paling lambat 2026. RTRW dinilai penting untuk memberi kepastian hukum bagi investor yang masuk ke NTB.
Isu juga lingkungan menjadi perhatian khusus. Gubernur Iqbal menilai masalah sampah sudah tidak bisa ditunda.
Untuk jangka pendek, daerah diminta meningkatkan investasi pada sarana angkut modern.
“Satu truk compactor setara tiga dump truck. Sekarang baru Kota Mataram yang punya. Kita tidak boleh lagi melihat sampah menumpuk di pinggir jalan,” ujarnya.
Kabupaten Lombok Utara (KLU) fokus pada kawasan wisata tiga gili, yakni Gili Trawangan, Meno, dan Air. Pemkab Lombok Utara dalam hal ini Bupati H Najmul Akhyar telah menyiapkan 3 insinerator serta merancang skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk pengelolaan sampah dan air.
Sementara di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Bupati HL Pathul Bahri telah meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Resik, Indah) di Kuta Mandalika yang akan digelar rutin tiap bulan.
Bupati Pathul Bahri juga melaporkan program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih dan MBG berjalan baik, namun meminta dukungan provinsi ke pusat terkait pengelolaan aset koperasi desa.
High Level Meeting (HLM) ini menegaskan strategi baru NTB, di mana pembangunan tidak lagi bertumpu pada kota, tetapi dimulai dari desa. Ekonomi diperkuat, SDM ditingkatkan, lingkungan dibenahi, semua dalam satu orkestrasi. Jika berhasil, maka desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi pemain utama masa depan NTB.(Sid)
