MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda menghadirkan sinyal optimisme bagi pembangunan manusia di Nusa Tenggara Barat (NTB). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2025 mencapai 73,97, naik dari 73,10 pada 2024.
Lonjakan 0,87 poin atau tumbuh 1,19 persen ini bukan sekadar angka. Ia menjadi indikator bahwa arah kebijakan pembangunan daerah mulai menunjukkan hasil konkret. NTB tetap berada dalam kategori IPM tinggi—dan kali ini, dengan akselerasi yang lebih terasa.
Kepala BPS NTB, Wahyudin menegaskan, peningkatan IPM 2025 ditopang oleh kemajuan pada seluruh dimensi pembentuknya: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiganya bergerak naik secara simultan sepanjang 2024–2025.
Di sektor kesehatan, Umur Harapan Hidup meningkat 0,35 tahun. Bayi yang lahir pada 2025 diproyeksikan memiliki harapan hidup hingga 72,60 tahun, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatan ini merefleksikan akses layanan kesehatan yang semakin merata, kualitas gizi masyarakat yang membaik, serta penguatan program promotif dan preventif. Upaya pemerintah daerah dalam memperluas layanan kesehatan dasar mulai memberikan dampak nyata.
Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun naik Rp316 ribu, atau tumbuh 2,72 persen.
Kenaikan ini menandakan daya beli masyarakat yang semakin solid. Stabilitas ekonomi lokal, pengendalian inflasi, serta penguatan ekonomi rakyat menjadi faktor penting.
Fokus pada sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi desa diperkuat lewat pasar murah, bazar pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga perluasan akses pembiayaan usaha.
Pendekatannya jelas: pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di angka makro—ia harus terasa di meja makan masyarakat.
Dimensi pendidikan mencatat progres yang cukup signifikan. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,87 tahun menjadi 8,21 tahun pada 2025—naik 0,34 tahun. Artinya, masyarakat NTB kini rata-rata menempuh pendidikan lebih lama dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, Harapan Lama Sekolah juga naik tipis dari 13,98 tahun menjadi 13,99 tahun. Meski pertumbuhannya kecil, indikator ini tetap menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan menengah.
Program ujian kesetaraan Paket A, B, dan C bagi anak putus sekolah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kenaikan ini. Pemerintah juga memperkuat bantuan pendidikan, afirmasi bagi keluarga kurang mampu, peningkatan sarana-prasarana sekolah, hingga perhatian pada pesantren dan pendidikan nonformal—termasuk di wilayah terpencil.
Meski tren positif terlihat, pekerjaan rumah masih ada. BPS mencatat tingginya angka pernikahan usia anak dan fenomena anak muda yang harus memikul tanggung jawab keluarga sejak dini sebagai tantangan serius pembangunan manusia. Dampaknya tidak sederhana—risiko putus sekolah meningkat dan kualitas kesehatan jangka panjang dapat tertekan.
Karena itu, intervensi lintas sektor terus diperkuat. Mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan capaian IPM.
Dibandingkan 2024, capaian 2025 menunjukkan pembangunan manusia yang lebih terarah dan terukur. Kenaikan 0,87 poin IPM menjadi indikator bahwa fondasi awal telah diletakkan dengan cukup kokoh.
Narasinya bukan sekadar tentang pertumbuhan, tetapi tentang pembangunan yang inklusif—menguatkan sumber daya manusia sekaligus memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ke depan, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum ini melalui penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Dengan fondasi yang semakin kuat, NTB menatap fase berikutnya dengan optimisme: membangun masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera—serta menjadikan pembangunan manusia sebagai jantung transformasi daerah.(Sid)
