Lebih dari Setengah Juta WNI di Timur Tengah, Pemerintah Perkuat Sistem Perlindungan

- Jurnalis

Senin, 2 Maret 2026 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Heni Hamidah.

Heni Hamidah.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah (Timteng). Hingga 28 Februari 2026, tercatat sebanyak 519.042 WNI bermukim dan bekerja di berbagai negara di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa data tersebut dihimpun dari seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Timur Tengah. Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Apresiasi Sikap Ksatria Ustadz Miftah Maulana

Di tengah mobilitas global yang semakin tinggi, pemerintah masih memberlakukan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke sejumlah negara di kawasan tersebut.

Kebijakan ini diambil, menurut Heni Hamidah, sebagai langkah preventif untuk memastikan aspek keamanan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi para pekerja migran Indonesia.

Evaluasi pun terus berjalan. Pemerintah Indonesia aktif berdialog dan berkoordinasi dengan negara-negara mitra guna memperkuat tata kelola penempatan dan sistem perlindungan PMI.

Baca Juga :  DPR RI Minta Semua Pihak Harus Duduk Bersama Untuk Lindungi Tenaga Kerja dan Petani Tembakau

”Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem migrasi kerja yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi masyarakat Indonesia, isu perlindungan WNI di luar negeri bukan sekadar statistik. Ini adalah tentang keamanan, kesempatan, dan masa depan global warga Indonesia di tengah dunia yang semakin terkoneksi.

Pemerintah menegaskan komitmennya: keselamatan dan hak-hak WNI tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia.(ltn)

Berita Terkait

PMN-J Kembali Demo KPK dan DPP NasDem, Desak Dugaan Fee Proyek Irigasi Libatkan Anggota DPR RI Berinisial MH Diusut Tuntas
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Poin 7 Asta Cita Penerang Indonesia Sejahtera
Eksepsi ST Rogaya Ditolak PN Cikarang, Sidang Pidana Khusus Berlanjut ke Tahap Pembuktian
Temui Wapres Gibran, AJBI Perjuangkan Akses Beasiswa Lebih Luas bagi Generasi Muda Indonesia Timur
Fauzan Khalid Minta ASN Lombok Barat Tetap Layani Masyarakat Meski Bupati Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK
Fauzan Khalid Minta KemenPAN-RB dan BKN Selamatkan Guru Honorer yang Mengabdi Puluhan Tahun
Sidang Kasus ST. Rogaya di PN Cikarang Simpang Siur, Pengadilan Sebut Tertutup, Kejari Akhirnya Klarifikasi Terbuka
STN dan LMND Bentuk Sekretariat Bersama untuk Percepat Program Strategis Nasional Prabowo–Gibran

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 15:04 WIB

PMN-J Kembali Demo KPK dan DPP NasDem, Desak Dugaan Fee Proyek Irigasi Libatkan Anggota DPR RI Berinisial MH Diusut Tuntas

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:44 WIB

Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Poin 7 Asta Cita Penerang Indonesia Sejahtera

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:07 WIB

Eksepsi ST Rogaya Ditolak PN Cikarang, Sidang Pidana Khusus Berlanjut ke Tahap Pembuktian

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:01 WIB

Temui Wapres Gibran, AJBI Perjuangkan Akses Beasiswa Lebih Luas bagi Generasi Muda Indonesia Timur

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:14 WIB

Fauzan Khalid Minta ASN Lombok Barat Tetap Layani Masyarakat Meski Bupati Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK

Berita Terbaru