Lebih dari Setengah Juta WNI di Timur Tengah, Pemerintah Perkuat Sistem Perlindungan

- Jurnalis

Senin, 2 Maret 2026 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Heni Hamidah.

Heni Hamidah.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah (Timteng). Hingga 28 Februari 2026, tercatat sebanyak 519.042 WNI bermukim dan bekerja di berbagai negara di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa data tersebut dihimpun dari seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Timur Tengah. Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Baca Juga :  Astra Motor NTB Ajak Kartini Muda Tetap Cantik dan Cari_Aman di Setiap Perjalanan

Di tengah mobilitas global yang semakin tinggi, pemerintah masih memberlakukan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke sejumlah negara di kawasan tersebut.

Kebijakan ini diambil, menurut Heni Hamidah, sebagai langkah preventif untuk memastikan aspek keamanan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi para pekerja migran Indonesia.

Evaluasi pun terus berjalan. Pemerintah Indonesia aktif berdialog dan berkoordinasi dengan negara-negara mitra guna memperkuat tata kelola penempatan dan sistem perlindungan PMI.

Baca Juga :  Soal Perdebatan LAM di Sidang MK, Ketua Komite III DPD RI: Tak Hanya Soal Standar Mutu, Perhatikan Juga Kesiapan Perguruan Tinggi Daerah

”Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem migrasi kerja yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi masyarakat Indonesia, isu perlindungan WNI di luar negeri bukan sekadar statistik. Ini adalah tentang keamanan, kesempatan, dan masa depan global warga Indonesia di tengah dunia yang semakin terkoneksi.

Pemerintah menegaskan komitmennya: keselamatan dan hak-hak WNI tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia.(ltn)

Berita Terkait

Pelantikan ASLI Kepri 4 Oktober Makin Dekat, Panitia Audiensi dengan Pemkot Batam
Ribuan Pengurus APKLI Bakal Padati Jakarta, Saiful Chaniago Tegaskan Misi Besar Ekonomi Rakyat
Polda Metro Jaya Bongkar Impor Ilegal 49,85 Ton Kacang Tanah, Dokumen Tak Lengkap
60 Tahun KAHMI, Dari Simposium Nasional hingga Desakan Agar Kedaulatan Bangsa Tak Berhenti di Atas Kertas
Bukan Sekadar Jago AI, Anak Muda di Samsung Solve for Tomorrow 2026 Belajar Menemukan Masalah yang Tepat untuk Diselesaikan
PKB Beri Sinyal Dukung Gugatan Super Indonesia, UUD 1945 Asli Kembali Dibahas di DPR
Menjaga PLN Energi Gas, Menjaga Transisi Energi yang Terjangkau
JAMIRA dan LIN Teken MoU, Perkuat Media, Investigasi dan Informasi Publik

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 11:02 WIB

Pelantikan ASLI Kepri 4 Oktober Makin Dekat, Panitia Audiensi dengan Pemkot Batam

Kamis, 17 September 2026 - 07:04 WIB

Ribuan Pengurus APKLI Bakal Padati Jakarta, Saiful Chaniago Tegaskan Misi Besar Ekonomi Rakyat

Rabu, 16 September 2026 - 12:02 WIB

Polda Metro Jaya Bongkar Impor Ilegal 49,85 Ton Kacang Tanah, Dokumen Tak Lengkap

Jumat, 11 September 2026 - 19:05 WIB

60 Tahun KAHMI, Dari Simposium Nasional hingga Desakan Agar Kedaulatan Bangsa Tak Berhenti di Atas Kertas

Kamis, 10 September 2026 - 05:07 WIB

Bukan Sekadar Jago AI, Anak Muda di Samsung Solve for Tomorrow 2026 Belajar Menemukan Masalah yang Tepat untuk Diselesaikan

Berita Terbaru

Suasana tradisi betabeq yang digelar menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pada Rabu malam (16/9/2026).

Pariwisata Seni Budaya

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Betabeq Jadi Simbol Doa, Restu dan Keselamatan

Rabu, 16 Sep 2026 - 22:38 WIB