JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN).
Penindakan ini dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran standar operasional, mulai dari belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa langkah BGN merupakan keputusan yang tepat dan tidak bisa ditawar.
“Kualitas dan keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Standar higienitas dan infrastruktur dasar wajib dipenuhi sebelum SPPG beroperasi,” tegas Ahmad Rifai dalam keterangan resmi, Senin (13/4/2026).
STN menilai kebijakan suspend ini harus menjadi titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi ini dinilai penting agar program unggulan pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal, tanpa diwarnai kasus seperti keracunan makanan, distribusi lambat, hingga kualitas makanan yang tidak layak konsumsi.
Dengan kata lain, penertiban ini bukan sekadar sanksi—tetapi langkah strategis untuk memastikan standar layanan gizi nasional tetap terjaga.
Selain aspek teknis operasional, STN menyoroti isu yang tak kalah penting: rantai pasok bahan pangan.
Ahmad Rifai menegaskan bahwa SPPG wajib memprioritaskan pembelian bahan baku dari petani lokal, kelompok tani, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Ahmad Rifai, hal ini krusial agar perputaran ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja.
“Keterlibatan petani dan koperasi desa dalam rantai pasok MBG adalah inti ekonomi kerakyatan. Ini akan meningkatkan produktivitas, pendapatan warga desa, sekaligus membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Langkah ini juga dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penurunan kemiskinan, termasuk target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026.
Dengan melibatkan ribuan SPPG sebagai pasar bagi produk pertanian lokal, program MBG tidak hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Sebagai tindak lanjut, PP STN mendorong beberapa langkah konkret:
- Percepatan perbaikan SPPG
Memastikan seluruh unit yang disuspend segera memenuhi standar seperti SLHS, IPAL, tenaga pengawas gizi, dan manajemen operasional. - Transparansi rantai pasok
Pengadaan bahan baku harus terbuka dan mengutamakan petani lokal serta koperasi desa. - Pelibatan organisasi tani
Organisasi seperti STN perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pendampingan untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Rifai menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan dampak ganda: meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus kesejahteraan petani.
“Anak-anak Indonesia harus mendapat makanan bergizi berkualitas, sementara petani dan warga desa merasakan peningkatan pendapatan nyata. Inilah gotong royong menuju Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.(Sid)
