LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur kembali melebar setelah pemerintah pusat memberikan tambahan dana transfer melalui penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Tambahan dana tersebut menjadi salah satu pijakan Pemkab Lombok Timur untuk menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dalam perubahan APBD 2026.
Pemerintah daerah mengarahkan tambahan ruang fiskal itu untuk memperkuat sejumlah program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dan sektor kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, saat mewakili Bupati Lombok Timur dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur, Rabu (9/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Rupatama DPRD Lombok Timur tersebut memiliki agenda Penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Timur.
Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga menyampaikan pelaksanaan subkegiatan tahun jamak untuk rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahidin Selong.
Juaini menjelaskan, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat memberikan ruang bagi Pemkab Lombok Timur untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan anggaran. Penyesuaian tersebut diarahkan agar anggaran daerah tetap sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah infrastruktur.
Pemkab Lombok Timur mengarahkan anggaran tambahan untuk mendukung pembangunan, peningkatan hingga pemeliharaan infrastruktur jalan. Namun, pemerintah daerah menekankan bahwa tidak seluruh ruas jalan akan menjadi sasaran secara bersamaan.
Prioritas diberikan kepada ruas-ruas jalan yang dinilai memiliki manfaat strategis bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian daerah.
Untuk kebutuhan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, pemerintah mengalokasikan belanja modal lebih dari Rp71 miliar.
Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat konektivitas wilayah Lombok Timur. Infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang, akses terhadap layanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, tambahan dana transfer dari pusat tidak sekadar menjadi tambahan pada struktur anggaran.
Pemerintah daerah berupaya mengarahkannya ke sektor yang memiliki dampak langsung dan strategis terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga masuk dalam sasaran pemanfaatan tambahan anggaran.
Langkah tersebut menunjukkan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah seiring bertambahnya ruang fiskal pada pelaksanaan APBD 2026.
Pemkab Lombok Timur berkepentingan memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap mendukung target pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Perubahan KUA dan PPAS sendiri menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur.
Dokumen tersebut menjadi dasar dalam menyusun arah perubahan kebijakan dan prioritas belanja sebelum nantinya dituangkan dalam APBD Perubahan.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, tambahan transfer dari pemerintah pusat menjadi peluang bagi Lombok Timur untuk memperkuat pembiayaan program prioritas.
Namun, pada saat yang sama, pengalokasian anggaran tetap dituntut selektif agar belanja yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dengan alokasi lebih dari Rp71 miliar untuk jalan, jaringan, dan irigasi, sektor infrastruktur menjadi salah satu titik penting dalam perubahan kebijakan anggaran Lombok Timur tahun ini.
Pemerintah daerah kini memiliki tambahan ruang untuk mendorong pembangunan fisik sekaligus memperkuat pelayanan dasar.
Fokus pada ruas jalan yang memiliki nilai strategis diharapkan membuat belanja modal tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi turut menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pembahasan perubahan KUA-PPAS dalam rapat paripurna DPRD Lombok Timur menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan arah tambahan anggaran tersebut mendapat persetujuan dan dapat diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah.
Dengan demikian, tambahan DAU dan kurang bayar DBH dari pemerintah pusat memberikan ruang baru bagi Lombok Timur untuk menata kembali prioritas anggaran 2026.
Infrastruktur dan kesehatan menjadi dua sektor yang mendapat perhatian, dengan lebih dari Rp71 miliar disiapkan khusus untuk kebutuhan jalan, jaringan, dan irigasi.(Kml)
