LOTENG, LOMBOKTODAY.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tancap gas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 13 hingga 16 April 2026.
Dipimpin langsung Ketua Komisi II, Ferdian Elmansyah, monev dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Selama empat hari kami turun ke berbagai titik, melibatkan OPD terkait hingga BUMN untuk memastikan kualitas layanan dan program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ferdian, Senin (20/4/2026).
Hari pertama, Komisi II menyasar Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan fokus pada sistem pelayanan perizinan satu pintu yang dikelola DPMPTSP.
Langkah ini menjadi krusial, mengingat kemudahan perizinan kini menjadi salah satu indikator utama dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tim kemudian bergerak ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat. Di lokasi ini, perhatian diarahkan pada pembinaan pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Upaya ini dinilai penting untuk mendorong UMKM agar lebih adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Berlanjut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Awang dan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Komisi II menyoroti pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Mulai dari proses lelang ikan hingga kesiapan fasilitas seperti pabrik es batu di gudang pelabuhan menjadi perhatian utama.
“Kami ingin memastikan seluruh rantai produksi nelayan berjalan optimal, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka,” tegas Ferdian.
Tak hanya itu, monev juga menyentuh sektor pertanian dan industri lokal. Komisi II mengunjungi Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, untuk melihat langsung pengelolaan kebun kopi rakyat.
Selanjutnya, peninjauan dilakukan ke gudang SII-IT di Desa Barabali guna memastikan sistem distribusi dan penyimpanan komoditas berjalan optimal.
Sebagai penutup, Komisi II meninjau kawasan strategis pariwisata, termasuk kantor ITDC dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Langkah ini menegaskan pentingnya sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi Lombok Tengah.
“Seluruh kegiatan monev ini melibatkan OPD terkait agar hasil evaluasi lebih komprehensif dan tepat sasaran,” pungkasnya.(LS)
