LOTENG, LOMBOKTODAY.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Swiss-Belcourt Lombok menjadi panggung penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, HL Sarjana, menyampaikan langsung Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam forum strategis tersebut, Rabu (8/4/2026).
Di hadapan Bupati HL Pathul Bahri, Wakil Bupati HM Nursiah, serta berbagai pemangku kepentingan, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan—melainkan ruang kolaborasi untuk menentukan masa depan daerah.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berbasis partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. “Ini adalah momen menyelaraskan visi pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
DPRD menghimpun aspirasi melalui reses, kunjungan kerja, dan interaksi langsung dengan warga. Hasilnya, terkumpul 2.942 usulan yang mencerminkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan.
Rinciannya: Infrastruktur ±528 usulan, Pendidikan ±283 usulan, Kesehatan ±54 usulan, Ekonomi & UMKM ±201 usulan, Bidang lainnya ±1.876 usulan.
Jumlah ini menunjukkan satu hal jelas: masyarakat masih membutuhkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
HL Sarjana menekankan bahwa seluruh Pokir DPRD mengarah pada empat pilar utama:
1. Mandiri
Penguatan infrastruktur dasar dan ekonomi lokal menjadi fondasi agar daerah mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
2. Berdaya Saing
Investasi pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi daerah akan menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di level nasional hingga global.
3. Sejahtera
Program difokuskan pada pengurangan kemiskinan, pemerataan akses layanan, serta peningkatan peluang ekonomi masyarakat.
4. Harmonis
Pembangunan juga menyentuh aspek sosial dan budaya, menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kearifan lokal.
Keempat pilar ini terangkum dalam visi besar daerah: “MASMIRAH” (Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis).
Meski ribuan usulan telah dihimpun, DPRD mengakui tidak semuanya bisa langsung direalisasikan. Karena itu, diperlukan: Penajaman skala prioritas, Sinkronisasi antara Pokir dan RKPD, Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. “Jangan sampai yang direncanakan tidak sejalan dengan yang dianggarkan,” tegasnya.
HL Sarjana menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau DPRD, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen—mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Ia pun mengajak semua pihak menjadikan Musrenbang sebagai momentum memperkuat kolaborasi. “Mari pastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan ribuan usulan yang telah dihimpun, Musrenbang RKPD 2027 menjadi langkah awal menuju pembangunan Lombok Tengah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan—menuju daerah yang mandiri, kompetitif, dan sejahtera.(LS)
