MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Di tengah derasnya arus informasi digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI), tantangan terbesar humas pemerintah kini bukan lagi sekadar menyampaikan informasi kepada publik. Yang jauh lebih penting adalah membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pesan itu menjadi benang merah dalam pembukaan Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 yang digelar di Hotel Lombok Plaza Mataram, pada Senin (27/7/2026).
Mengusung tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust“, forum nasional ini menjadi ruang kolaborasi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif, profesional, dan kredibel di era transformasi digital.
Sebanyak 35 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, hingga pranata humas dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti agenda yang berlangsung selama tiga hari tersebut.
Mewakili Gubernur NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi ditentukan oleh banyaknya informasi yang dipublikasikan ataupun konten yang viral di media sosial.
Menurutnya, tantangan terbesar pemerintah adalah menghadirkan komunikasi yang mampu melahirkan kepercayaan publik melalui konsistensi, keterbukaan, integritas, dan kerja nyata.
“Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas, dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujarnya.
Ahsanul Halik yang akrab disapa AKA, juga menyoroti semakin besarnya peran teknologi AI dalam mendukung pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh menggeser nilai-nilai fundamental dalam pemerintahan.
Menurutnya, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan arah penggunaannya tetap bergantung pada manusia yang mengoperasikannya.
“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, empati, integritas, maupun hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, manusialah yang menentukan arah penggunaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi pemerintah yang efektif harus didukung oleh juru bicara yang profesional, kredibel, dan memiliki kemampuan menjelaskan kebijakan secara utuh sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus terlindungi dari disinformasi.
“Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukanlah seberapa banyak publikasi yang dibuat, tetapi apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), Dr. Mayrianti Annisa Anwar, yang hadir mewakili Ketua Umum DPP Iprahumas.
Ia menilai IGPR Summit 2026 merupakan forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi publik di seluruh Indonesia.
Menurutnya, ketika kepercayaan masyarakat berhasil dibangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, hingga memperoleh dukungan publik.
Selain itu, ia mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menguasai perkembangan teknologi digital dan AI tanpa meninggalkan prinsip integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.
“Jika humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan serta memanfaatkan AI secara bijak, maka humas akan menjadi salah satu fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di era digital membuat humas pemerintah harus tampil sebagai sumber informasi resmi yang kredibel sekaligus menjadi penyejuk di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, humas yang berhasil bukanlah yang paling keras menyuarakan informasi, melainkan yang paling dipercaya oleh publik.
Masnun juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi resmi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun disinformasi.
Di sisi lain, Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, melaporkan tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, IGPR Summit 2026 bukan hanya menjadi forum diskusi nasional, tetapi juga momentum penyusunan karya ilmiah yang diharapkan menjadi referensi pengembangan kehumasan pemerintah di Indonesia.
Salah satu target besar yang ingin dihasilkan dari forum tersebut adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus acuan nasional dalam penguatan tata kelola kehumasan pemerintahan.
Selama tiga hari pelaksanaan, IGPR Summit 2026 menghadirkan pakar, akademisi, serta praktisi komunikasi publik yang membahas berbagai strategi transformasi humas pemerintah di era digital dan AI.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang mampu memperkuat komunikasi publik pemerintah agar semakin profesional, adaptif, humanis, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.(arz)
