LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.ID – Penguatan Posyandu di Nusa Tenggara Barat (NTB) tak cukup hanya dengan menambah fasilitas. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menilai kualitas pelayanan di tingkat paling dekat dengan masyarakat sangat ditentukan oleh dua hal: kader yang kompeten dan sarana yang memadai.
Karena itu, Pemprov NTB mulai menyiapkan langkah penguatan Posyandu, mulai dari peningkatan kapasitas kader, pemenuhan alat pelayanan dasar hingga skema dukungan yang lebih berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Iqbal saat mengunjungi Posyandu Wana Tirta di Dusun Sesaot Timuk, Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa (1/9/2026), setelah meninjau SMA Negeri 1 Lingsar.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal.
Di hadapan para kader Posyandu, Gubernur Iqbal memberikan apresiasi khusus atas pengabdian mereka yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari pelayanan masyarakat.
Ia bahkan menemukan kader yang telah mengabdikan diri selama lebih dari empat dekade.
“Mereka ini rata-rata sudah lama sekali. Tadi saya bertemu dengan kader yang sudah 43 tahun mengabdi. Dulu bahkan tidak digaji. Ini adalah simbol kerelawanan masyarakat kita,” ujar Gubernur Iqbal.
Bagi Gubernur Iqbal, kisah puluhan tahun pengabdian tersebut menunjukkan bahwa Posyandu bukan sekadar agenda rutin bulanan.
Di balik pelayanan sederhana di tingkat dusun dan desa, terdapat kekuatan sosial yang selama ini menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan keluarga.
Kader Posyandu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka ikut memantau kondisi ibu dan anak, pertumbuhan balita, serta berbagai indikator kesehatan dasar yang menjadi bagian penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Namun, pengabdian tersebut masih dihadapkan pada persoalan fasilitas.
Koordinator Kader Posyandu Wana Tirta, Eni Usmawati, menyampaikan bahwa sejumlah alat pengukuran yang digunakan dalam pelayanan mengalami kerusakan atau tidak tersedia secara memadai.
Persoalan tersebut bukan perkara sepele. Alat untuk mengukur berat badan, panjang badan, dan tinggi badan menjadi instrumen penting dalam memantau pertumbuhan anak.
“Fasilitas kesehatan banyak yang rusak, khususnya alat pengukuran panjang, tinggi badan dan berat badan. Ini sangat berkaitan dengan akurasi data,” kata Eni.
Akurasi data menjadi penting karena hasil pengukuran di Posyandu menjadi salah satu dasar untuk melihat kondisi pertumbuhan anak. Ketika alat yang digunakan tidak layak, kualitas data yang dihasilkan pun berpotensi terganggu.
Mendengar persoalan tersebut, Gubernur Iqbal langsung merespons. Ia menjanjikan dukungan berupa Posyandu kit untuk membantu memenuhi kebutuhan pelayanan di lapangan.
Untuk tahap awal, sebanyak tiga set alat kesehatan akan diberikan kepada Posyandu yang membutuhkan. Sementara kebutuhan lainnya akan dipenuhi secara bertahap sesuai kondisi dan prioritas.
Namun, Iqbal menegaskan bahwa penguatan Posyandu tidak boleh berhenti pada penyediaan peralatan.
Kualitas kader menjadi faktor yang sama pentingnya. “Kalau kita ingin pelayanan Posyandu semakin baik, kadernya harus diperkuat. Bukan hanya alatnya yang kita lengkapi, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan kader,” ujarnya.
Karena itu, peningkatan kapasitas kader akan terus didorong, termasuk melalui pelatihan yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Langkah tersebut diarahkan agar kader tidak hanya memiliki perangkat pelayanan yang lebih baik, tetapi juga kemampuan yang semakin kuat dalam menjalankan fungsi Posyandu di tengah masyarakat.
Pemprov NTB juga mulai menyiapkan pola dukungan yang lebih berkelanjutan.
Mulai 2027, dukungan terhadap kader Posyandu direncanakan masuk dalam skema Program Desa Berdaya Transformatif.
Melalui program tersebut, pemerintah akan mendorong dukungan pendanaan bagi minimal satu kader Posyandu di setiap desa.
Dukungan itu diharapkan dapat menopang kebutuhan operasional sekaligus memberikan ruang yang lebih kuat bagi keberlanjutan pengabdian kader.
Menurut Iqbal, skema tersebut penting karena pemerintah harus mencari pola pembiayaan yang realistis di tengah keterbatasan fiskal desa. Apalagi, anggaran desa telah memiliki sejumlah prioritas penggunaan.
Karena itu, penguatan pelayanan dasar membutuhkan kolaborasi dan integrasi lintas program, bukan hanya mengandalkan satu sumber pendanaan.
Di sisi lain, Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal bersama jajaran Bunda Posyandu NTB menyiapkan pendekatan berbasis digital untuk memperkuat sistem pendataan.
Aplikasi tersebut nantinya digunakan untuk memetakan kondisi sarana dan prasarana Posyandu, termasuk mengetahui alat yang rusak, belum tersedia, maupun kebutuhan lainnya.
Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengetahui persoalan di lapangan secara lebih cepat sekaligus menentukan prioritas intervensi secara tepat sasaran.
Kunjungan Gubernur Iqbal ke Posyandu Wana Tirta pun memperlihatkan satu pesan penting: penguatan pelayanan kesehatan dasar bisa dimulai dari hal-hal yang sangat konkret.
Kader yang selama puluhan tahun mengabdi perlu dihargai dan diperkuat. Pengetahuan mereka harus terus ditingkatkan. Sementara alat yang digunakan untuk melayani masyarakat harus tersedia dalam kondisi layak.
Jika tiga hal tersebut berjalan beriringan, Posyandu tidak lagi sekadar menjadi tempat pelayanan rutin di tingkat desa.
Lebih dari itu, Posyandu dapat tumbuh sebagai kekuatan masyarakat sekaligus garda terdepan dalam menjaga kualitas kesehatan keluarga di NTB.(Sid)
