MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Ancaman gempa bumi dan tsunami tidak bisa diprediksi secara pasti. Karena itu, kesiapan menghadapi situasi darurat tidak cukup hanya mengandalkan prosedur di atas kertas.
Koordinasi antarlembaga, kecepatan penyampaian informasi, dan ketepatan penanganan di lapangan harus terus diuji.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui Simulasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menguji kesiapan sistem penanggulangan bencana, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh unsur terkait mengenai prosedur mitigasi dan penanganan keadaan darurat.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, menegaskan bahwa simulasi tersebut merupakan langkah antisipatif yang penting bagi daerah dengan beragam potensi ancaman bencana.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan baru disiapkan ketika situasi darurat sudah berlangsung.
“Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujarnya.
NTB menghadapi sejumlah potensi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga aktivitas gunung api.
Kondisi tersebut menuntut kesiapan yang menyeluruh, baik dari sisi pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat.
Bagi Sadimin, upaya penanggulangan bencana tidak bisa dibebankan hanya kepada BPBD. Penanganan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam memastikan informasi tersampaikan dengan baik, keputusan dapat diambil secara tepat, dan langkah penanganan berjalan tanpa hambatan koordinasi.
Karena itu, simulasi lintas sektor menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi sekaligus menguji mekanisme kerja yang telah disiapkan.
Setiap unsur perlu memahami peran dan tanggung jawabnya agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Kesiapan tersebut menjadi penting karena dalam situasi darurat, keterlambatan komunikasi maupun ketidakjelasan pembagian tugas dapat menghambat respons.
Melalui latihan bersama, setiap pihak diharapkan semakin memahami prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi ancaman bencana.
Sadimin menilai, kegiatan simulasi juga memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk memahami sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko.
“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Selain memperkuat kesiapan personel dan koordinasi antarlembaga, Pemprov NTB juga mengembangkan dukungan teknologi melalui aplikasi SIAGA NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.
Aplikasi ini mendukung sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB.
Keberadaan sistem informasi tersebut diharapkan membantu memperkuat alur pelaporan dan menyediakan informasi awal yang dibutuhkan dalam proses penanganan bencana.
Laporan masyarakat dapat menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi jenis kejadian, menentukan langkah penanganan, serta mendukung perencanaan tahapan pemulihan sesuai kondisi di lapangan.
Dalam penanggulangan bencana, informasi yang cepat dan relevan menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung pengambilan keputusan.
Karena itu, pemanfaatan teknologi perlu berjalan seiring dengan kesiapan petugas, kejelasan prosedur, serta koordinasi antarinstansi.
Pengembangan SIAGA NTB juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem kebencanaan daerah.
Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang perlu dilindungi, tetapi juga dapat berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kejadian bencana di lingkungan masing-masing.
Meski demikian, efektivitas sistem informasi tetap membutuhkan dukungan koordinasi dan tindak lanjut dari instansi terkait agar laporan yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Roswanto, S.Pd., M.M., dalam laporan panitia menyampaikan bahwa simulasi merupakan instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga.
Menurutnya, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.
Simulasi lintas sektor juga menjadi ruang untuk mengevaluasi komunikasi, koordinasi, dan kesiapan setiap unsur yang terlibat.
Melalui proses tersebut, berbagai kendala yang berpotensi menghambat penanganan bencana diharapkan dapat dikenali dan menjadi bahan perbaikan.
Evaluasi menjadi bagian penting agar simulasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Hasil latihan perlu menjadi dasar untuk menyempurnakan prosedur, memperjelas pembagian peran, dan meningkatkan kemampuan seluruh unsur dalam menghadapi situasi darurat.
BNPB bersama BPBD Provinsi NTB berkomitmen mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan mitigasi bencana secara berkelanjutan.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan ancaman.
Melalui simulasi yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026, Pemprov NTB berharap kesiapsiagaan daerah semakin meningkat, mekanisme penanganan semakin teruji, dan koordinasi antarinstansi semakin solid.
Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil simulasi diterapkan dalam kesiapan nyata, mulai dari pemahaman prosedur hingga penguatan komunikasi dan tindak lanjut evaluasi.
Dengan demikian, latihan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi sistem penanggulangan bencana di daerah.
Sadimin pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama dalam membangun daerah yang lebih siap menghadapi ancaman bencana. “Mari kita bersama-sama mewujudkan NTB yang aman dan tangguh bencana,” ajaknya.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat NTB dari risiko gempa bumi, tsunami, dan berbagai ancaman bencana lainnya.
Sebab, daerah yang tangguh bukan hanya daerah yang memiliki sistem penanganan, melainkan juga daerah yang memastikan setiap unsur memahami perannya dan siap bertindak ketika keadaan darurat terjadi.(arz)
