JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pendidikan pesantren bukan sekadar membentuk pribadi yang mendalami ilmu agama. Lebih dari itu, pesantren juga menjadi ruang pembentukan karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial yang dapat menjadi bekal dalam memimpin masyarakat.
Nilai-nilai inilah yang mengiringi perjalanan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, hingga meraih penghargaan Santri of The Year 2026 kategori Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Provinsi.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak penganugerahan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ahad (25/10/2026).
Ajang yang diinisiasi Islam Nusantara Center (INC) itu menjadi bentuk apresiasi terhadap tokoh berlatar belakang santri yang dinilai berkontribusi dalam kepemimpinan, pembangunan, dan pengabdian kepada bangsa.
Bagi Gubernur Iqbal, penghargaan ini tidak sekadar menandai perjalanan seorang alumnus pesantren menuju pemerintahan.
Pengakuan tersebut juga menyoroti peran pendidikan pesantren dalam membentuk karakter pemimpin yang diharapkan mampu menggabungkan keteguhan prinsip, kepekaan sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Pendidikan di Pondok Pesantren Assalaam, Solo, menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan pembentukan diri Gubernur Iqbal.
Di lingkungan pesantren, pendidikan tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan kedisiplinan, penghormatan kepada guru, keteguhan prinsip, dan kepedulian terhadap sesama.
Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Keteguhan prinsip, misalnya, perlu berjalan beriringan dengan empati. Keberanian mengambil keputusan harus tetap disertai keterbukaan terhadap aspirasi publik.
Sementara itu, jabatan bukan semata-mata kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks kepemimpinan di NTB, semangat pengabdian tersebut menjadi pengingat pentingnya menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Responsivitas tidak cukup diukur dari seberapa cepat pemerintah menanggapi persoalan. Lebih dari itu, pemerintah perlu mendengarkan masyarakat, memahami akar permasalahan, dan merumuskan kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Prinsip pelayanan publik juga menuntut pemerintah hadir bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang sosial. Sebab, mandat pemerintahan melekat pada tanggung jawab melayani semua warga, bukan hanya kelompok tertentu.
Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai yang diperoleh dari pesantren menemukan ruang aktualisasinya dalam kepemimpinan publik: ilmu menjadi dasar pertimbangan, akhlak menjadi pedoman bersikap, dan pengabdian menjadi orientasi dalam menjalankan kewenangan.
Santri of The Year merupakan ajang penghargaan bagi tokoh berlatar belakang santri atau pesantren yang dinilai memberikan kontribusi melalui gagasan, karya, prestasi, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, serta negara.
Direktur Islam Nusantara Center, M. Aly Taufiq, sebelumnya menyampaikan bahwa puncak penganugerahan Santri of The Year 2026 diselenggarakan pada Ahad (25/10/2026), di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026, bekerja sama dengan Majelis Pesona dan didukung DPR RI.
Aly berharap penghargaan ini dapat memperkenalkan keteladanan para santri kepada masyarakat luas. Selain itu, ajang tersebut diharapkan memperkuat pengakuan terhadap pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pada penyelenggaraan tahun ini, terdapat 20 kategori penghargaan yang menggambarkan luasnya kontribusi santri dan pesantren dalam berbagai bidang kehidupan nasional.
Proses pemilihan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian dewan pakar dan dewan juri, dengan turut melibatkan masukan masyarakat melalui kanal digital INC.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menjaring tokoh-tokoh yang dinilai memberikan kontribusi nyata di bidang masing-masing.
Penghargaan yang diraih Gubernur NTB membawa pesan yang lebih luas mengenai posisi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga berpotensi melahirkan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Namun, nilai pendidikan pada akhirnya tidak hanya diukur dari jabatan atau penghargaan yang berhasil diraih alumninya.
Ukuran yang lebih mendasar terletak pada bagaimana ilmu, karakter, dan nilai-nilai yang dipelajari dapat diwujudkan menjadi manfaat bagi masyarakat.
Dalam kepemimpinan pemerintahan, hal tersebut tercermin melalui integritas dalam menjalankan kewenangan, kesediaan mendengarkan aspirasi, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Bagi masyarakat NTB, penghargaan ini sekaligus menjadi momentum untuk melihat kembali pentingnya kualitas kepemimpinan dalam menjawab kebutuhan warga.
Pengakuan terhadap latar belakang pendidikan seorang pemimpin akan memiliki makna yang semakin kuat ketika nilai-nilai yang dibawanya hadir dalam kebijakan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, perjalanan dari pesantren menuju pemerintahan menunjukkan bahwa nilai kesantrian dapat melampaui ruang pendidikan dan dakwah.
Ilmu menemukan maknanya ketika melahirkan kebijaksanaan, akhlak tercermin dalam cara memimpin, dan jabatan menjadi sarana untuk menghadirkan kemaslahatan.
Di situlah ukuran penting pengabdian seorang pemimpin: bukan semata-mata pada penghargaan yang diterima, melainkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.(arz)
