JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan banyaknya program dan besarnya anggaran. Ketepatan membaca persoalan, menentukan prioritas, serta mengukur dampak kebijakan menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Prinsip inilah yang mengantarkan Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih pengakuan di tingkat nasional.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berhasil meraih Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 melalui inovasi NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Aula DH 1–4 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Capaian ini menempatkan NTB sebagai salah satu pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar penghargaan, prestasi tersebut menjadi pengakuan atas upaya NTB membangun sistem pemerintahan yang menjadikan data sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah capaian yang berdiri sendiri.
Menurutnya, keberhasilan itu merupakan bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan yang terus didorong di lingkungan Pemprov NTB.
Salah satu fokus utamanya adalah memastikan setiap perangkat daerah tidak lagi menyusun program kerja hanya berdasarkan asumsi atau kebiasaan administratif.
Sebaliknya, setiap kebijakan, keputusan, dan perencanaan pembangunan harus bertumpu pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menentukan intervensi pembangunan secara lebih tepat sasaran.
Program yang dirancang pun tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat.
Gubernur Iqbal menjelaskan, NTB Satu Data tidak boleh dipahami sebatas sistem pengumpulan, pengelolaan, maupun penyediaan informasi.
Inovasi ini membawa perubahan yang lebih mendasar, yakni cara pemerintah memahami persoalan daerah, menetapkan prioritas, menyusun program, hingga mengukur keberhasilan pembangunan.
Artinya, data harus menjadi pijakan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi juga perlu memastikan apakah program tersebut memberikan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Melalui prinsip tersebut, keputusan pemerintah disusun dengan mempertimbangkan kondisi faktual, indikator terukur, serta informasi yang dapat diuji kebenarannya.
Penguatan tata kelola data memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs mencakup berbagai persoalan strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan data yang terintegrasi dan berkualitas. Tanpa informasi yang akurat, penentuan kelompok sasaran, pemetaan kebutuhan, serta pengukuran keberhasilan program berpotensi tidak berjalan optimal.
Karena itu, NTB Satu Data menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah.
Ketersediaan data yang dapat digunakan lintas perangkat daerah diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus mengurangi risiko ketidaktepatan dalam penyusunan kebijakan.
Bagi masyarakat, pendekatan ini memiliki arti yang lebih konkret. Kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih relevan, mulai dari pelayanan publik hingga intervensi pembangunan di berbagai sektor.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari realisasi anggaran atau jumlah kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 merupakan bagian dari rangkaian SDGs Annual Conference 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs.
Kegiatan tersebut diikuti 526 peserta dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, konferensi ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi dan UMKM, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga filantropi.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khalik serta Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Bagi Pemprov NTB, penghargaan Terbaik II ini menjadi apresiasi sekaligus pengingat bahwa transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data harus terus diperkuat.
Konsistensi penerapan NTB Satu Data di seluruh perangkat daerah menjadi tantangan berikutnya agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai capaian penghargaan.
Pada akhirnya, kualitas pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan atau berapa banyak program yang dijalankan.
Hal yang jauh lebih penting adalah kemampuan pemerintah memastikan setiap kebijakan berangkat dari persoalan yang nyata, memiliki sasaran yang jelas, dan menghasilkan dampak terukur.
Melalui NTB Satu Data, NTB berupaya memperkuat fondasi tersebut. Sebab, pembangunan yang tepat sasaran selalu dimulai dari kemampuan membaca data secara benar, menerjemahkannya menjadi kebijakan yang tepat, dan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.(arz)

















