JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Dinamika politik nasional dan isu keamanan yang menyentuh lingkaran kekuasaan kembali menjadi perhatian. Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP Pasprobo) menyampaikan tujuh pernyataan sikap strategis sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus merespons sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan stabilitas dan kedaulatan negara.
Pernyataan tersebut mencakup apresiasi terhadap pengabdian Gibran Rakabuming Raka, dukungan terhadap kebijakan pemerintah, hingga desakan pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden yang disebut-sebut berkaitan dengan ancaman makar.
Ketua Umum DPP Pasprobo, Saiful Chaniago, membacakan langsung tujuh poin pernyataan sikap tersebut dalam acara silaturahmi dan konsolidasi calon pengurus DPP Pasprobo yang dirangkaikan dengan konferensi pers, di Rumah Makan Padang Matraman, Jakarta Timur, Jumat malam (13/11/2026).
Saiful mengatakan, pernyataan sikap itu merupakan hasil rapat koordinasi dan konsolidasi nasional organisasi.
Menurutnya, DPP Pasprobo berkomitmen mengambil peran dalam menjaga stabilitas nasional serta mengawal keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam poin pertama, DPP Pasprobo menyampaikan apresiasi kepada Gibran Rakabuming Raka atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
DPP Pasprobo menilai pengabdian Gibran dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari upaya membangun fondasi pemerintahan yang kuat.
“DPP Pasprobo menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi nyata yang telah diberikan selama menjabat sebagai Wakil Presiden RI,” kata Saiful.
Selanjutnya, pada poin kedua, DPP Pasprobo menegaskan dukungan terhadap kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya program yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Organisasi tersebut menyatakan siap berdiri di garda terdepan untuk mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, kemandirian, serta kepentingan rakyat Indonesia.
Sementara itu, poin ketiga berkaitan dengan kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan dan mengajukan sosok Wakil Presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
DPP Pasprobo menyatakan menghormati sepenuhnya hak prerogatif dan keputusan politik Presiden dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
“Kami siap memberikan dukungan penuh demi memastikan keberlanjutan sinergi kepemimpinan nasional yang solid dan efektif,” ujar Saiful, yang didampingi Sekretaris Jenderal DPP Pasprobo, Sukarya Putra, serta sejumlah pengurus DPP lainnya.
Perhatian paling besar dalam tujuh poin pernyataan sikap DPP Pasprobo tertuju pada persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Karenanya, pada poin keempat, DPP Pasprobo mengecam keras segala bentuk tindakan penyadapan terhadap kepala negara. Organisasi tersebut menilai, apabila terbukti terjadi, tindakan demikian merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan Presiden sekaligus kedaulatan negara.
Karena itu, DPP Pasprobo mendesak aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara untuk mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh, transparan, dan profesional.
“Kami mendesak aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan hingga ke akar-akarnya,” tegas Saiful.
Tidak berhenti pada desakan pengusutan, DPP Pasprobo juga menyampaikan tuntutan keras terhadap pihak-pihak yang disebut terlibat dalam dugaan penyadapan dan pemufakatan makar.
Dalam poin kelima, organisasi tersebut meminta agar oknum jenderal yang terbukti terlibat dalam tindakan tersebut dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
DPP Pasprobo memandang tindakan penyadapan terhadap kepala negara yang disertai upaya makar sebagai bentuk pengkhianatan serius terhadap konstitusi, bangsa, dan negara.
Namun, tuntutan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum. Pembuktian keterlibatan setiap pihak harus dilakukan melalui proses hukum yang sah, bukan berdasarkan dugaan atau tuduhan semata.
Pada poin keenam, DPP Pasprobo mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik operasi penyadapan dan upaya makar tersebut.
Menurut DPP Pasprobo, pengusutan harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga merancang, mengendalikan, atau menggerakkan operasi tersebut.
Organisasi itu meminta agar aparat segera mengungkap identitas dalang intelektual apabila memang ditemukan bukti keterlibatan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Poin ketujuh sekaligus menjadi penutup pernyataan sikap DPP Pasprobo. Organisasi tersebut mendesak pemerintah mencabut gelar dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera yang pernah diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan terhadap kedaulatan negara.
DPP Pasprobo menilai pencabutan tanda kehormatan dapat menjadi bentuk sanksi moral sekaligus penegasan bahwa penghargaan negara harus sejalan dengan integritas dan tanggung jawab terhadap bangsa.
Desakan tersebut, menurut organisasi itu, perlu menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjaga kehormatan institusi serta memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.
Melalui tujuh poin pernyataan sikap tersebut, DPP Pasprobo menegaskan posisinya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mendorong pengungkapan berbagai persoalan yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
DPP Pasprobo juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pernyataan sikap ini sekaligus menjadi pesan politik organisasi bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak hanya diwujudkan melalui dukungan terhadap program strategis Presiden, tetapi juga melalui desakan agar persoalan yang menyangkut keamanan dan kedaulatan negara ditangani secara serius, transparan, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(arz)
