UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gubernur Iqbal Tetapkan Rp2,92 Juta Mulai Januari

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 09:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk pekerja di Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi naik hampir 10 persen pada 2027. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan, meningkat Rp247.198 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan sebesar 9,245 persen ini mulai berlaku 1 Januari 2027 dan menjadi kabar baru bagi pekerja di NTB menjelang pergantian tahun.

Penetapan UMP 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 20 November 2026.

Dengan keputusan itu, UMP NTB yang pada 2026 berada di angka Rp2.673.861 kini bertambah menjadi Rp2.921.059 per bulan.

Penyesuaian tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli pekerja di tengah dinamika kebutuhan hidup, sekaligus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan penetapan UMP 2027 dilakukan melalui mekanisme pengupahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyesuaian upah tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi itu menjadi landasan pemerintah dalam menentukan penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta indeks tertentu yang menjadi bagian dari mekanisme pengupahan nasional.

Kenaikan UMP NTB 2027 sebesar 9,245 persen atau Rp247.198 dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Baca Juga :  FIFGROUP Dorong Pemberdayaan UMKM Lewat FIFestival Kuliner 2025

Namun, kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal pendapatan. Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi, mempertahankan tenaga kerja, serta membuka peluang kerja baru.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, kebijakan kenaikan upah harus mampu memberikan manfaat bagi pekerja tanpa mengabaikan kondisi dan kemampuan pelaku usaha.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perlu berjalan seiring dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi daerah.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul Khalik menyampaikan penegasan Gubernur.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjaga agar kebijakan pengupahan dapat menjadi salah satu instrumen perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat.

Kenaikan upah diharapkan tidak hanya berdampak pada bertambahnya pendapatan bulanan pekerja, tetapi juga memberikan ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat dan pergerakan ekonomi daerah.

Pemprov NTB juga mengakui adanya aspirasi dari kalangan pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027. Pemerintah menyatakan kebijakan yang diambil berupaya mengakomodasi harapan pekerja melalui penyesuaian yang tetap mengacu pada ketentuan hukum dan kondisi ekonomi.

“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.

Baca Juga :  Gubernur Iqbal Tawarkan Potensi Investasi NTB ke Maroko, Bidik Kerja Sama Strategis Bernilai Triliunan

Keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha menjadi salah satu aspek yang terus diperhatikan dalam kebijakan pengupahan.

Di satu sisi, pekerja membutuhkan pendapatan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, pelaku usaha juga membutuhkan stabilitas, produktivitas, serta kondisi ekonomi yang mendukung agar dapat mempertahankan operasional dan tenaga kerja.

Selain penyesuaian upah minimum, Pemprov NTB juga mendorong peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia.

Penguatan kapasitas tenaga kerja dinilai penting agar pekerja mampu menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pemerintah daerah juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dunia usaha dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dengan meningkatnya produktivitas serta kompetensi tenaga kerja, kebijakan kenaikan upah diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian NTB.

UMP NTB 2027 sebesar Rp2.921.059 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan daerah, menurut pemerintah, tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan penghidupan yang lebih baik bagi pekerja serta menjaga keberlanjutan kesempatan kerja.(arz)

Berita Terkait

Surplus 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Buka Pasar Telur NTB ke NTT, 20,7 Ton Dikirim Perdana
Bank NTB Syariah Perkuat Interkoneksi QRIS melalui Jalin, Dorong Transaksi Digital Masyarakat
Jelang Nataru, Stok Pangan NTB Dipastikan Aman, Minyak Goreng dan Telur Jadi Buruan Warga di GPM
APBD NTB 2027 Didorong Lebih Produktif, Gubernur Iqbal: Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Bupati Lombok Timur Ajukan RAPBD 2027 Rp3,176 Triliun, Belanja Daerah Fokus pada Prioritas Pembangunan
Wagub NTB: Desa Berdaya Bukan Sekadar Turunkan Kemiskinan, tetapi Pastikan Pembangunan Merata
Astra Motor NTB Buka Jalan Lulusan SMK Masuk Industri Otomotif, 3 Peserta Technician Academy Direkrut AHASS
Gandeng Pemprov dan Bank NTB Syariah, NasPol NTB Gelar Diskusi Publik Bedah Proyeksi Ekonomi 2027

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:03 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gubernur Iqbal Tetapkan Rp2,92 Juta Mulai Januari

Kamis, 19 November 2026 - 08:09 WIB

Surplus 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Buka Pasar Telur NTB ke NTT, 20,7 Ton Dikirim Perdana

Kamis, 19 November 2026 - 07:07 WIB

Bank NTB Syariah Perkuat Interkoneksi QRIS melalui Jalin, Dorong Transaksi Digital Masyarakat

Rabu, 18 November 2026 - 11:06 WIB

Jelang Nataru, Stok Pangan NTB Dipastikan Aman, Minyak Goreng dan Telur Jadi Buruan Warga di GPM

Selasa, 17 November 2026 - 16:36 WIB

APBD NTB 2027 Didorong Lebih Produktif, Gubernur Iqbal: Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Berita Terbaru