JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H. Fauzan Khalid, dipercaya menjadi bagian dari Tim Verifikasi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Tim yang dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini akan mengawal pemeriksaan kelengkapan hingga keabsahan dokumen dua kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan Fauzan Khalid berdasarkan surat Fraksi NasDem dan keputusan rapat gabungan MPR RI pada 13 November 2026 terkait pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden.
Selain Fauzan Khalid, Fraksi NasDem turut menempatkan Roberth Rouw dan Hj. Erna Sari dalam tim tersebut. Proses verifikasi nantinya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.
Fauzan Khalid menjelaskan, tim verifikasi memiliki tugas memastikan seluruh persyaratan administrasi dan dokumen calon wakil presiden yang diajukan Presiden terpenuhi serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
“Ada sekitar 22 persyaratan yang harus disertai saat penyerahan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur,” jelas Fauzan Khalid, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pemeriksaan tersebut tidak sekadar menyangkut kelengkapan berkas, tetapi juga memastikan kebenaran data dan dokumen yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan.
Karena itu, tim verifikasi akan berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah instansi terkait untuk mengonfirmasi dokumen yang membutuhkan pengecekan lebih lanjut.
Hasil pemeriksaan tim nantinya disampaikan dalam Rapat Gabungan MPR sebelum tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dilaksanakan melalui sidang paripurna.
Proses penggantian wakil presiden tersebut memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Fauzan menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Setelah dokumen kandidat diterima, Tim Verifikasi memiliki waktu kerja paling lama tujuh hari untuk menyelesaikan pemeriksaan persyaratan.
Tahapan selanjutnya berupa pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung dalam sidang paripurna MPR pada Desember 2026.
Tim Verifikasi sendiri dibentuk melalui keputusan MPR RI dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang atau paling banyak lima persen dari keseluruhan anggota MPR.
Keanggotaan tim disusun secara proporsional dengan melibatkan perwakilan fraksi-fraksi serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Dengan tenggat yang relatif terbatas, proses pemeriksaan dokumen dituntut berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Fauzan menilai, kecepatan kerja harus berjalan beriringan dengan akurasi. Pemeriksaan yang terburu-buru berpotensi menimbulkan persoalan apabila terdapat dokumen yang belum terverifikasi secara memadai, sementara keterlambatan juga dapat mengganggu tahapan penggantian wakil presiden.
Untuk mengantisipasi penumpukan pekerjaan menjelang batas waktu, Fauzan Khalid mengusulkan agar pemeriksaan dokumen dilakukan dengan pembagian tugas berdasarkan klaster persyaratan sejak berkas kandidat diterima.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan setiap bagian dokumen diperiksa secara lebih terstruktur, sehingga tim dapat mengidentifikasi sejak awal persyaratan yang telah terpenuhi maupun yang masih membutuhkan klarifikasi.
Dokumen yang berpotensi memerlukan konfirmasi khusus, termasuk ijazah dan riwayat pendidikan, perlu menjadi perhatian sejak tahap awal pemeriksaan.
Langkah ini dinilai penting agar apabila ditemukan kekurangan administrasi atau persoalan keabsahan dokumen, proses klarifikasi dapat segera dilakukan tanpa menghambat tahapan berikutnya.
Selain pembagian tugas, koordinasi lintas tim juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Tim Verifikasi perlu menyelaraskan alur kerja dengan tim ad hoc serta pimpinan MPR agar hasil pemeriksaan administrasi dapat segera menjadi dasar bagi tahapan pengambilan keputusan di sidang paripurna.
“Sinkronisasi alur kerja antara tim verifikasi dan tim ad hoc penting agar hasil pemeriksaan administrasi langsung mendukung tahapan sidang paripurna MPR,” tegas Fauzan Khalid.
Fauzan Khalid merupakan mantan Bupati Lombok Barat yang menjabat selama dua periode, 2016-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB periode 2008-2013.
Keterlibatannya dalam Tim Verifikasi MPR menjadi bagian dari proses kelembagaan yang tengah berjalan untuk menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden, mulai dari pemeriksaan dokumen kandidat hingga proses pemilihan dan pelantikan di sidang paripurna MPR.(arz)

















