JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kualitas layanan yang semakin baik akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Fauzan Khalid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
“Mari kita sama-sama melakukan evaluasi pelayanan kepada masyarakat. Benahi jika masih ada kekurangan dan tindak tegas staf yang merugikan masyarakat,” ujar Fauzan Khalid.
Politisi Partai NasDem yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok itu optimistis ATR/BPN mampu menghadirkan pelayanan yang semakin profesional.
Bahkan, ia berharap kualitas pelayanan kementerian tersebut dapat masuk dalam lima besar pelayanan publik terbaik di tingkat nasional.
“Kita evaluasi ke dalam terlebih dahulu. Saya yakin dengan semangat Pak Menteri, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan mampu masuk lima besar nasional,” katanya.
Mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) itu menegaskan bahwa setiap laporan maupun keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan.
Sebaliknya, setiap aduan harus segera direspons dan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan secara menyeluruh.
“Setiap persoalan harus menjadi bahan evaluasi agar layanan terus diperbaiki. Jangan melihatnya sebagai kasus yang berdiri sendiri. Mari kita benahi sistem secara komprehensif,” tegasnya.
Fauzan Khalid juga mengakui masih adanya oknum pegawai ATR/BPN yang terlibat praktik mafia tanah sehingga mencoreng citra lembaga.
Namun, menurutnya, jumlah oknum tersebut hanya sebagian kecil dibandingkan dengan mayoritas aparatur yang bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan baik.
Karena itu, ia meminta agar setiap pelanggaran ditindak secara tegas tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
“Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Perbuatan satu orang tidak boleh merusak nama baik lembaga maupun pegawai lain yang telah bekerja dengan baik. Jika ditemukan pelanggaran, mari kita benahi bersama,” ujarnya.
Fauzan Khalid kembali menekankan pentingnya budaya pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan ramah kepada masyarakat.
Menurutnya, pembenahan kualitas layanan merupakan langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap ATR/BPN. “Layani masyarakat secara efisien, cepat, dan ramah,” pungkas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.(Sid)
