JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Hubungan Indonesia dan Maroko dinilai memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk dikembangkan, bukan hanya dalam diplomasi, tetapi juga perdagangan, investasi hingga ekspansi industri ke pasar Afrika.
Peluang itu kembali mengemuka seiring diaktifkannya perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) kedua negara yang ditargetkan rampung secara komprehensif pada 2027.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan dorongan tersebut saat menerima kunjungan persahabatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, di Blackstone Lounge, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet menilai penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan Maroko harus diarahkan pada hasil yang lebih konkret.
Kerja sama bilateral diharapkan tidak berhenti pada hubungan diplomatik, tetapi mampu menghasilkan investasi, memperluas ekspor, memperkuat industri, mendorong transfer teknologi, hingga menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
“Hubungan Indonesia dan Maroko sudah memiliki fondasi diplomatik yang kuat. Sekarang waktunya hubungan itu ditingkatkan menjadi kemitraan ekonomi strategis. Diplomasi harus menghasilkan transaksi bisnis, transaksi bisnis harus berkembang menjadi investasi, investasi harus memperkuat industri, dan pada akhirnya menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet.
Menurut Bamsoet, momentum pengaktifan kembali perundingan PTA Indonesia-Maroko menjadi kesempatan penting untuk memperluas akses pasar sekaligus mengurangi hambatan perdagangan kedua negara.
Perundingan perdagangan Indonesia dan Maroko sebelumnya telah dimulai sejak 2018, namun sempat mengalami jeda.
Dengan kembali aktifnya perundingan pada 2026, kedua negara diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi dunia usaha.
Posisi geografis kedua negara menjadi salah satu alasan kuat untuk memperluas kerja sama tersebut. Maroko memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju Afrika, Eropa dan kawasan Mediterania. Sementara Indonesia berada di jantung kawasan ASEAN yang memiliki pasar lebih dari 680 juta penduduk.
Kombinasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadikan Maroko sebagai pasar tujuan ekspor, tetapi juga sebagai basis pengembangan bisnis menuju kawasan yang lebih luas.
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, nilai perdagangan Indonesia-Maroko pada 2025 tercatat sekitar US$235 juta. Dari angka tersebut, ekspor Indonesia mencapai sekitar US$154,9 juta, sedangkan impor dari Maroko sekitar US$80,1 juta.
Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar US$74,8 juta.
Meski demikian, Bamsoet menilai nilai perdagangan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia dan potensi pasar Maroko.
“Angka perdagangan sekitar US$235 juta itu harus kita lihat sebagai titik awal. Potensinya masih jauh lebih besar. Indonesia memiliki banyak produk yang kompetitif, sementara Maroko memiliki posisi geografis yang sangat strategis,” katanya.
Sejumlah produk Indonesia dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di pasar Maroko, mulai dari minyak nabati dan produk olahannya, karet dan turunannya, alas kaki, tekstil, mesin dan peralatan listrik, kopi, teh hingga rempah-rempah.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kebutuhan terhadap sejumlah produk dari Maroko, antara lain pupuk, aluminium dan bahan baku industri.
Bamsoet menilai pola kerja sama ekonomi Indonesia-Maroko tidak seharusnya hanya berorientasi pada aktivitas ekspor-impor.
Menurutnya, perusahaan Indonesia juga perlu melihat Maroko sebagai basis untuk membangun jaringan bisnis dan memperluas penetrasi ke pasar Afrika.
Salah satu contoh yang disebutnya adalah investasi PT Indofood Sukses Makmur melalui PT Salim Wazaran Maghribi di Tiflet, Maroko.
Pabrik mi instan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dan mempekerjakan sekitar 400 karyawan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan di Maroko, tetapi juga telah menjangkau sejumlah negara lain, antara lain Qatar, Tunisia, Mauritania, Lebanon dan Sierra Leone.
Pabrik tersebut juga telah memiliki sertifikasi HACCP serta sertifikasi halal dari IMANOR.
“Model seperti pabrik Indofood di Maroko harus diperbanyak dan dikembangkan. Ini contoh bahwa investasi di luar negeri dapat menjadi bagian dari strategi ekspor,” ujar Bamsoet.
Menurut dia, investasi perusahaan Indonesia di luar negeri dapat menjadi instrumen untuk membangun pasar, jaringan distribusi dan merek nasional di kawasan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Jadi kita tidak berpikir sempit bahwa investasi hanya berarti modal asing masuk ke Indonesia. Perusahaan Indonesia juga harus berani keluar, membangun pasar, membangun jaringan distribusi, dan membawa merek nasional ke kawasan yang selama ini belum tergarap maksimal,” lanjutnya.
Selain perdagangan dan investasi, peluang kerja sama Indonesia-Maroko juga terbuka di sektor industri bernilai tambah.
Bamsoet menyebut Kementerian Perindustrian pada 2026 telah mengidentifikasi sejumlah sektor potensial untuk dikembangkan bersama Maroko, antara lain dirgantara, industri halal, farmasi dan energi baru terbarukan.
Kedua negara juga dinilai memiliki posisi yang saling melengkapi dalam rantai pasok. Indonesia memiliki basis manufaktur serta pasar domestik yang besar, sedangkan Maroko memiliki keunggulan geografis untuk menjangkau Afrika Utara dan kawasan Mediterania.
Maroko juga memiliki komoditas strategis seperti fosfat dan aluminium yang dapat mendukung kebutuhan industri.
“Yang kita kejar harus industri bernilai tambah. Jangan sampai Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, kemudian produk jadinya kembali masuk dengan harga jauh lebih mahal,” tegas Bamsoet.
Karena itu, kerja sama Indonesia-Maroko menurutnya perlu diarahkan pada produksi bersama, pengolahan bahan baku, riset, transfer teknologi dan pembangunan rantai pasok.
Sektor dirgantara, farmasi, energi baru terbarukan, makanan, kosmetik halal hingga manufaktur dinilai dapat menjadi ruang konkret untuk memperluas kemitraan ekonomi kedua negara.
Bamsoet juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung pelaku usaha dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Maroko.
Pemerintah, KADIN, asosiasi industri, perbankan, perusahaan logistik, eksportir, perusahaan teknologi hingga UMKM perlu ditempatkan dalam satu ekosistem agar kesepakatan bilateral memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.
Potensi tersebut, menurut Bamsoet, telah terlihat dari misi dagang Indonesia ke Maroko pada 2024. Saat itu, sembilan perusahaan Indonesia yang mengikuti misi dagang menghasilkan potensi transaksi sekitar US$16,98 juta atau sekitar Rp276 miliar.
Potensi transaksi tersebut berasal dari sejumlah sektor, antara lain perikanan olahan, makanan, rempah, briket dan batu bara.
“Ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon mitra di Maroko, peluang bisnisnya muncul,” katanya.
Karena itu, Bamsoet mendorong diplomasi ekonomi Indonesia-Maroko agar semakin konkret. Tidak hanya berupa pertemuan pejabat maupun penandatanganan nota kesepahaman, tetapi dilanjutkan dengan business matching secara rutin, pendampingan eksportir, akses pembiayaan, informasi pasar, kemudahan sertifikasi, penguatan logistik serta evaluasi berkala terhadap setiap kesepakatan.
Dengan kembali aktifnya perundingan PTA dan semakin terbukanya peluang investasi, hubungan Indonesia dan Maroko kini memiliki ruang untuk berkembang dari sekadar hubungan diplomatik menjadi kemitraan ekonomi yang lebih luas—mulai dari perdagangan dan investasi hingga pengembangan industri dan ekspansi perusahaan Indonesia ke pasar Afrika.(Sid)
