LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.ID – Situasi politik dan sosial di Tanah Air kembali menjadi sorotan setelah sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah berujung ricuh. Di tengah kondisi tersebut, Mudirul ‘Am Pesantren Lentera Hati Islamic Boarding School, Dr Muazzar Habibi, menyampaikan pandangan kritisnya terkait maraknya aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerugian, baik korban jiwa maupun kerusakan fasilitas negara.
Dalam pernyataannya, pada Sabtu (30/8/2025), Dr Muazzar Habibi menyinggung salah satu peristiwa tragis yang terjadi baru-baru ini. Di mana, seorang driver Ojek Online (Ojol) menjadi korban dalam aksi demonstrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), situasi memanas setelah massa aksi membakar gedung kantor DPRD NTB, sehingga menimbulkan kerusakan besar dan mencoreng citra daerah.
Menurutnya, demonstrasi sejatinya adalah ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun, ketika aksi tersebut berubah menjadi anarkis hingga menelan korban jiwa dan merusak fasilitas publik, maka hal itu sudah keluar dari esensi berdemokrasi yang sebenarnya.
“Demo itu sah sebagai bagian dari penyampaian pendapat. Namun, jangan sampai merugikan orang lain, apalagi sampai ada korban meninggal dan membakar gedung kantor DPRD. Ini jelas mencederai nilai demokrasi kita,” tegas Dr Muazzar.
Ia juga menekankan, bahwa kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial. “Menyuarakan aspirasi tidak harus dengan kekerasan. Kita bisa mengedepankan dialog, diskusi, dan musyawarah. Itu jauh lebih bermartabat dan mendidik,” katanya.
Lebih jauh, Dr Muazzar mengingatkan, bahwa aksi anarkis justru memberi dampak buruk bagi pembangunan daerah. Kerusakan fasilitas negara seperti gedung kantor DPRD bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga memunculkan stigma negatif terhadap masyarakat daerah tersebut.
“Gedung kantor DPRD adalah simbol aspirasi rakyat. Jika dibakar, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat luas. Bayangkan berapa besar dana yang harus digelontorkan untuk membangun kembali fasilitas itu, padahal dana tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak para pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat agar menjadi agen perubahan yang cerdas. Menurutnya, generasi muda seharusnya menjadi pelopor terciptanya demokrasi sehat, bukan justru menjadi aktor utama dalam aksi-aksi destruktif.
“Saya berharap anak-anak muda kita bisa menjadi garda terdepan dalam menciptakan perubahan yang elegan, santun, dan bermartabat. Jangan terprovokasi untuk melakukan tindakan yang justru merugikan kita sendiri,” ungkap Dr Muazzar.
Di akhir pernyataannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Dengan demikian, aspirasi tetap tersampaikan tanpa harus mengorbankan nyawa, merusak aset publik, ataupun menimbulkan konflik horizontal.(ham)
