JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H Fauzan Khalid mempertanyakan implementasi dan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian dan lembaga lain. Pelaksanaan dari MoU tersebut, menurut Fauzan Khalid, seringkali terhambat di tingkat pelaksanaan di daerah.
Fauzan Khalid mencontohkan MoU percepatan sertifikasi tanah wakaf antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama (Kemenag). ‘’Saya melihat jajaran kementerian ATR/BPN di daerah sangat aktif untuk mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf, namun sejauh ini, kementerian lain justru tidak menjalankannya secara optimal,’’ kata Fauzan Khalid dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian ATR/BPN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Untuk itu, Fauzan Khalid meminta agar kementerian lebih intens dan terus memantau agar MoU tersebut berjalan dan dilaksanakan di daerah.
Fauzan Khalid juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat evaluasi kinerja, meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan serta memastikan seluruh kerja sama lintas kementerian berjalan hingga ke daerah.
‘’Kementerian ATR/BPN harus melakukan kontrol yang ketat, agar MoU tidak hanya sampai tingkat pimpinan pusat. Tentu kita berharap jajaran di daerah menindaklanjutinya sampai pelaksanaan di lapangan,’’ ucapnya.
Dalam RDP ini, Fauzan Khalid yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok ini juga menyoroti masalah rendahnya agresivitas kantor pertanahan (kantah) menyelesaikan tunggakan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh masyarakat. Padahal, percepatan ini berdampak pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Fauzan Khalid menyatakan, kementerian harus memiliki data rinci mengenai tunggakan penerbitan sertifikat di setiap kabupatan dan kota. Sebab, data tersebut sangat penting sebagai acuan untuk melakukan evaluasi kinerja kantor pertanahan di daerah.
‘’Dengan data yang lemgkap, ini akan terlihat agresivitas kinerja kantor pertanahan di daerah. Namun saya melihat, sering kali tidak dijadikan sebagai parameter dalam melakukan setiap evaluasi yang dilakukan,’’ jelasnya.
Fauzan Khalid yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat (Lobar) dua periode ini menilai, capaian PNBP Kementerian ATR/BPN dari tahun ke tahun berjalan tanpa terobosan yang berarti. Kenaikan target dan capaian PNBP tidak menunjukkan apa yang disebut sebagai lompatan kinerja.
‘’Seperti “business as usual”, kegiatan rutin saja. Ayo cari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PNBP. Jika tunggakan penerbitan sertifikat dan proses administrasi lain digarap lebih serius, saya melihat ada potensi peningkatan PNBP yang sangat besar,’’ tuturnya.(ltn)
