JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Tiga persoalan dasar masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB): rumah layak, akses pendidikan, serta lingkungan yang bersih.
Atas kebijakan di tiga sektor tersebut, NTB menyabet tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Apresiasi itu diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara, di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Dua penghargaan lainnya yakni Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tiga apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurut dia, penilaian Kemendagri tidak hanya menggambarkan hasil akhir pembangunan. Apresiasi tersebut juga menunjukkan bahwa NTB dinilai memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas terhadap tiga isu tersebut.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Capaian tersebut turut membawa dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Dana itu terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit.
Sementara masing-masing Rp1,5 miliar dialokasikan untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Untuk sektor perumahan, Pemprov NTB akan mengarahkan program bedah rumah terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Bagi pemerintah daerah, persoalan hunian bukan sekadar soal kondisi tempat tinggal. Kualitas rumah ditempatkan sebagai salah satu bagian dari persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelas Gubernur Iqbal.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa intervensi terhadap hunian ditempatkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem.
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB.
Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal. Kebijakan tersebut diarahkan agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemerataan akses, tetapi juga memperhatikan karakter dan potensi masing-masing wilayah.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok.
Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong untuk bertugas di daerah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Gubernur Iqbal.
Kebijakan itu menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan kualitas layanan pendidikan antardaerah.
Bagi Pemprov NTB, tiga penghargaan dari Kemendagri bukanlah tujuan akhir.
Gubernur Iqbal menegaskan, pengakuan tersebut justru menjadi dorongan agar kebijakan yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program yang menghasilkan perubahan konkret dan dirasakan langsung masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” tegasnya.
Arah kebijakan tersebut, kata Gubernur Iqbal, sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong agenda pengentasan kemiskinan. “Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan bahwa apresiasi kepada pemerintah daerah antara lain diberikan untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Dengan demikian, penghargaan yang diterima NTB mencakup sejumlah bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pendidikan, hingga kualitas lingkungan.
Apresiasi tidak hanya diraih Pemprov NTB. Sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh penghargaan dalam berbagai kategori.
Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih apresiasi dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Rangkaian capaian tersebut memperlihatkan bahwa apresiasi pemerintah pusat diberikan tidak hanya pada level provinsi, tetapi juga menyentuh pemerintah kabupaten/kota di NTB.
Pada akhirnya, deretan penghargaan tersebut menjadi ukuran awal terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah.
Namun, bagi Pemprov NTB, pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada dokumen dan penghargaan.
Ukuran keberhasilannya tetap berada pada hal yang paling dekat dengan masyarakat: rumah yang lebih layak, pendidikan yang lebih merata, lingkungan yang lebih baik, dan kualitas hidup yang semakin meningkat.(Sid)
