MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa data yang akurat bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang relevan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di ruang kerjanya, yang membahas penguatan kolaborasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi Nasional 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menekankan bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan berbagai program strategis daerah, termasuk dalam menekan angka kemiskinan. “Data itu fondasi. Kalau datanya tidak akurat, kebijakan kita berpotensi meleset dari sasaran,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menghadirkan data yang tidak hanya valid secara statistik, tetapi juga mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, pendekatan berbasis lokal menjadi solusi untuk menghindari kesalahan interpretasi data.
Gubernur Iqbal menilai pelibatan tenaga lokal dalam proses pendataan sangat krusial. Selain memahami kondisi sosial setempat, mereka juga mampu mengurangi risiko kesalahan klasifikasi, khususnya dalam penentuan kategori kemiskinan.
Langkah ini dinilai sebagai strategi adaptif di era digital, di mana data tidak hanya harus cepat, tetapi juga kontekstual dan relevan.
Sementara itu, Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa sensus kali ini mengusung pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi.
Seluruh wilayah NTB akan didata secara menyeluruh tanpa membedakan zona tertentu. Hasil pendataan juga akan langsung terintegrasi dalam sistem digital untuk pembaruan data secara real time.
“Data yang dihimpun akan langsung terhubung ke sistem, sehingga pembaruan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS NTB akan merekrut sekitar 5.000 petugas lapangan yang berasal dari masyarakat desa dan kalangan mahasiswa.
Rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi, serta melibatkan rekomendasi pemerintah desa guna memastikan petugas memiliki pemahaman yang kuat terhadap kondisi lokal.
Gubernur juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang lebih membumi agar masyarakat memahami urgensi sensus.
Pendekatan berbasis storytelling atau contoh nyata dinilai lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi publik, terutama di kalangan generasi muda.
“Kita harus menyampaikan ini dengan cara yang lebih relatable, agar masyarakat merasa terlibat dan paham dampaknya,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus melalui penerbitan surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Langkah ini bertujuan memperkuat sosialisasi serta memastikan proses pendataan berjalan optimal hingga tingkat desa.
Selain sensus ekonomi, BPS NTB juga tengah menjalankan berbagai program strategis lainnya, seperti verifikasi data penerima bantuan sosial dan subsidi listrik agar lebih tepat sasaran.
Gubernur Iqbal menegaskan, pembaruan data yang akurat akan menjadi game changer dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.
“Dengan data yang lebih baik, kebijakan ke depan akan semakin tepat, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.(Sid)
