Meski Stok Jagung 2024 Belum Terjual, Pemerintah Tetap Beli Hasil Panen 2025

- Jurnalis

Senin, 5 Mei 2025 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lalu Kasturi.

Lalu Kasturi.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Memasuki musim panen jagung di Lombok Timur tahun 2025 ini, Pemerintah melalui Bulog telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram. Demikian dijelaskan Plt Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim), Lalu Kasturi, di Selong, Senin (5/5/2025).

Dengan pernyataan Lalu Kasturi tersebut, maka isu yang berkembang di lapangan yang menyebutkan petani merugi harga jual rendah dan pemerintah diam, menjadi terbantahkan. “siapa bilang, pemerintah tidak tidak intervensi harga jagung. Pemerintah menetapkan HPP sebesar Rp5.500/kg,” kata Lalu Kasturi.

Lalu Kasturi meminta jangan ada pihak yang mengembangkan issu yang cenderung mendiskriditkan pemerintah terkait regulasi penjualan hasil petani dalam komuditas apapun termasuk jagung. Pemerintah katanya, senantiasa memberikan perhatian penuh kepada petani setiap panen dan pemetintah tidak membiarkan petani merugi.

Lalu Kasturi juga menyebutkan, memasuki panen tahun 2025 ini Bulog tetap akan membeli hasil petani meskipun hasil pembelian hasil panin tahun lalu (2024, red) masih menumpuk di gudang yang hingga kini belum terjual.

Baca Juga :  Putri Indonesia NTB 2026 Resmi Dilepas ke Jakarta, Bawa Misi Budaya hingga Isu Pernikahan Dini

Karenanya, kata Kasturi pemerintah melalui bulog akan melelang stok jagung hasil pembelian 2024 (tahun lalu) yang jumlahnya 483.000 ton dengan harga Rp4.350/kg.

“Kita akan lelang meskipun dengan harga di bawah harga HPP. Sebab pemerintah tidak berpikir untung rugi, ini semua kita lakukan demi menyelamatkan petani,” ungkap Lalu Kasturi.

Selain itu, alasan pemerintah harus melelang stok, supaya gudang kosong untuk menampung pembelian hasil panin tahun ini (2025) karena kalau tidak dengan jalan demikian, pemerintah masih kekurangan kapasitas gudang untuk menampung.

Sementara itu, hasil pantauan Lomboktoday.id pada masa panen tahun ini di beberapa lokasi kawasan selatan Lombok Timur, belum banyak para pengepul yang masuk beroperasi membeli ke petani.

Sejumlah petani di kawasan Kecamatan Jerowaru seperti di Desa Sekaroh, Tabuan, Seriwe dan Ekas, menyebutkan belum banyak pengepul luar daerah yang masuk membeli. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya katanya, berbondong-bondong pengepul dari Bali dan Jawa masuk membeli.

Baca Juga :  DPRD Loteng Gelar Sidang Paripurna Raperda APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029

Menanggapi fenomena ini, Lalu Kasturi mengakui memang tahun ini tidak ada pembeli (pengepul) mandiri yang datang membeli. Dan fenomena ini disebutnya tidak hanya di Lombok, melainkan di seluruh Indonesia. Dia mengaku tidak tahu pasti mengapa terjadi situasi seperti ini.

“Ya.. karena kita tidak ingin melihat petani tidak bisa menjual hasil penen, maka di sinilah pemerintah memberikan garansi bagi petani dengan membeli hasil panen meskipun pemerintah juga berfikir ke mana akan melelang stok yang ada,” urai Lalu Kasturi.

Langkah pemerintah seperti ini membuktikan komitmen terhadap petani agar tidak merugi, selain pemerintah memberikan garansi hasil panen, di masa tanam pemerintah menggratiskan bibit serta mensubsidi pupuk. “Jadi apapun situasinya, tidak ada istilah petani merugi,” tutupnya.(Kml)

Berita Terkait

Honda Electrify Meet Up–Lombok, Astra Motor NTB Ajak Masyarakat Jajal Motor Listrik
Gubernur NTB di Forum Dunia: Ekonomi Kreatif Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan
Perluas Jejaring Kemitraan, Bank NTB Syariah Jajaki Peluang Kerja Sama dengan PSMTI dan Marga Tun Hong
ASUS Resmi Hadirkan ASUS ProArt P14 dan P16, Laptop Kreator Profesional dengan NVIDIA RTX Spark™ Pertama di Indonesia
Gubernur NTB Pastikan Stok BBM, LPG, Beras, dan Pupuk Aman, Masyarakat Diminta Tak Panik
Bupati Iron Salurkan Modal Usaha Rp1,5 Juta per Pedagang di Pasar Tenten Gandor, Ini Pesannya
Pemprov NTB Targetkan BPR Syariah Rampung Akhir 2026, Pembiayaan UMKM Jadi Prioritas
MotoGP Mandalika: Jangan Samakan Rugi Perusahaan dengan Dampak Ekonomi

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Honda Electrify Meet Up–Lombok, Astra Motor NTB Ajak Masyarakat Jajal Motor Listrik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:02 WIB

Gubernur NTB di Forum Dunia: Ekonomi Kreatif Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:38 WIB

Perluas Jejaring Kemitraan, Bank NTB Syariah Jajaki Peluang Kerja Sama dengan PSMTI dan Marga Tun Hong

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:33 WIB

ASUS Resmi Hadirkan ASUS ProArt P14 dan P16, Laptop Kreator Profesional dengan NVIDIA RTX Spark™ Pertama di Indonesia

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:08 WIB

Gubernur NTB Pastikan Stok BBM, LPG, Beras, dan Pupuk Aman, Masyarakat Diminta Tak Panik

Berita Terbaru