MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, beras, dan pupuk masih dalam kondisi terkendali dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pemantauan distribusi terus diperkuat untuk mengantisipasi kendala di lapangan sekaligus menjaga agar kebutuhan rumah tangga dan sektor pertanian tetap terpenuhi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, berdasarkan laporan instansi terkait, ketersediaan sejumlah komoditas strategis tersebut masih terjaga.
Pemerintah daerah bersama lembaga terkait pun terus berkoordinasi untuk memastikan pasokan tersedia dan distribusinya berjalan lancar ke berbagai wilayah.
Penegasan itu disampaikan Iqbal pada Senin (19/10/2026), di depan ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTB, setelah menerima laporan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB.
Menurut Gubernur Iqbal, pemantauan tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga kelancaran penyaluran hingga ke masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus mengantisipasi persoalan distribusi yang berpotensi mengganggu aktivitas warga.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan. Warga diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan hanya karena menerima informasi mengenai dugaan kelangkaan yang belum terverifikasi.
Di sektor pangan, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan pangan dari Presiden melalui Bulog bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Penyaluran tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026.
Bantuan untuk alokasi tiga bulan itu berupa total 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Program ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan untuk menjaga kecukupan konsumsi sehari-hari.
Penyaluran bantuan tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya dukungan pangan, beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat diharapkan dapat lebih terkendali.
Bulog bersama pemerintah daerah akan berperan dalam pelaksanaan penyaluran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Koordinasi diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tertib dan menjangkau keluarga penerima manfaat sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, untuk kebutuhan energi, Pertamina melaporkan bahwa pasokan BBM dan LPG di wilayah NTB berada dalam kondisi mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kelancaran distribusi, mengingat BBM dan LPG merupakan komoditas penting yang menunjang aktivitas rumah tangga, transportasi, perdagangan, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemantauan dilakukan terhadap jalur pasokan, termasuk melalui Depo Ampenan, Depo Badas, dan Depo Bima.
Ketiga titik tersebut menjadi bagian dari jaringan pasokan yang diperhatikan untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM ke berbagai wilayah di NTB.
Koordinasi dengan Pertamina diperlukan agar potensi hambatan distribusi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Dengan demikian, ketersediaan pasokan di tingkat distribusi diharapkan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Meski pasokan dilaporkan mencukupi, pemerintah menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif.
Masyarakat diharapkan tidak terpancing kabar yang belum jelas sumber dan kebenarannya, terutama informasi yang berpotensi memicu pembelian berlebihan.
Selain pangan dan energi, ketersediaan pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya untuk mendukung kebutuhan petani di NTB.
Perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB melaporkan bahwa kegiatan bongkar muat pupuk dalam jumlah memadai, termasuk pupuk NPK, sedang berlangsung di Pelabuhan Lembar.
Aktivitas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pupuk untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian.
Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia agar proses distribusi berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan petani dapat terpenuhi.
Kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi menjadi hal penting karena berkaitan dengan kegiatan usaha tani dan keberlangsungan produksi pertanian.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi tidak berhenti pada ketersediaan stok, tetapi juga memperhatikan penyaluran ke wilayah yang membutuhkan.
Pemantauan pasokan kebutuhan pokok juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota se-NTB. Dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, para bupati dan wali kota melaporkan bahwa kondisi di wilayah masing-masing masih terkendali.
Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh gambaran kondisi lapangan secara menyeluruh.
Koordinasi lintas wilayah juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala distribusi sedini mungkin, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Pemprov NTB akan terus berkoordinasi dengan Bulog, Pertamina, PT Pupuk Indonesia, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memantau perkembangan pasokan dan distribusi.
Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan tindak lanjut agar pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Gubernur Iqbal pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi NTB tetap aman dan kondusif.
Ia menekankan pentingnya mengutamakan informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum dipastikan kebenarannya.
Pemerintah memastikan pemantauan akan terus dilakukan terhadap ketersediaan dan distribusi komoditas strategis.
Dengan koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah, pasokan BBM, LPG, beras, serta pupuk diharapkan tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan masyarakat NTB.(arz)
