LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melaksanakan mutasi perdana di lingkungan birokrasi setempat, yang berlangsung dengan pergeseran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat eselon II lainnya.
Mutasi yang belangsung di Aula Kantor Bupati Lobar, Jumat (16/5/2025) itu, merupakan langkah strategis yang diambil guna menyegarkan struktur organisasi dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Sebanyak 12 OPD mengalami rotasi pejabat, termasuk penempatan tiga asisten dan sejumlah kepala dinas serta staf ahli. Beberapa pejabat yang mengalami pergeseran, di antaranya; Ahad Legiarto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), HK Lalu Winengan sebagai Kepala Dinas Sosial, dan Baiq Yeni sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Bupati Lombok Barat (Lobar), Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyampaikan, bahwa mutasi dan rotasi pejabat merupakan hal yang lazim dilakukan dalam rangka penyegaran birokrasi dan peningkatan efektivitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan penilaian terhadap kecocokan dan kompetensi masing-masing pejabat, tanpa pendekatan lain selain job fit.
Bupati LAZ menambahkan, bahwa proses mutasi ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah. “Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa birokrasi dapat bekerja lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Bupati LAZ.
Mutasi ini diharapkan mampu membawa semangat baru di lingkungan pemerintahan dan mendukung berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Lombok Barat. “Dengan pergeseran ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” harap Bupati LAZ.
Secara keseluruhan, mutasi ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan di Lombok Barat, dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat daerah.(ham)
