Bupati Lotim Didampingi Sekda dan Kadis Kelautan dan Perikanan Dipanggil KKP, Apa Hasilnya ?

- Jurnalis

Kamis, 23 Oktober 2025 - 14:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lotim, H Haerul Warisin (kiri) saat pertemuan di KKP, Jakarta Pusat.

Bupati Lotim, H Haerul Warisin (kiri) saat pertemuan di KKP, Jakarta Pusat.

LOTIM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inventarisasi dan pensertifikatan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari upaya pemanfaatan untuk investasi dan pengembangan pariwisata.

Terkait hal tersebut, Bupati Lombok Timur (Lotim), H Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), HM Juaini Taofik dan Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan, M Zainudin memenuhi undangan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dirjen Pengelolaan Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Selasa (21/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, di antaranya membahas tindak lanjut rencana pengembangan dan pemanfaatan Gugusan Gili Kondo.

Baca Juga :  Wabup dan Sekda Lotim Sambut Demonstran dengan Smile, Wabup Teken Pernyataan di Punggung Sekda

Bupati Iron, demikian Bupati Lotim, H Haerul Warisin biasa disapa menyambut baik program ini. Ia berharap upaya ini nantinya tidak saja berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Gili Kondo dan sekitarnya, tetapi berdampak lebih luas bagi masyarakat Lotim.

Kadis Kelautan dan Perikanan menyampaikan, dipilihnya kawasan Gili Kondo untuk pengembangan mengingat besarnya potensi kawasan tersebut baik di daratan maupun di bawah laut. Dengan sertifikasi dan perizinan yang akan difasilitasi KKP ini, maka pemerintah daerah memiliki posisi kuat dalam pengelolaannya.

Baca Juga :  Kemlu Sampaikan Perkembangan Penanganan Insiden Penembakan WNI di Malaysia

Sementara itu, penanam modal/investor juga mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi. “Kita nanti juga akan mengurus izin pemanfaatan bawah lautnya. Jadinya orang berinvestasi tidak perlu mengurus izin membangunnya, izin pemanfaatan bawah lautnya, itu sudah satu paket,” jelasnya.

Sertifikasi terbut ditargetkan rampung pada Desember tahun 2025 ini, sehingga pada tahun 2026 mendatang investasi sudah dapat masuk, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti terhadap pendapatan asli daerah (PAD).(Kml)

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pers Tak Harus Jadi Corong Pemerintah, Tapi Juga Bukan Musuh
Empat Tahun Hidup Bersama Psoriasis Setelah Vaksin Ketiga Covid-19, di Mana Tanggung Jawab Negara?
Bukan Sekadar Jago AI, Anak Muda di Samsung Solve for Tomorrow 2026 Belajar Menemukan Masalah yang Tepat untuk Diselesaikan
Honda Bikers Day 2026 Bawa Semangat ”Brotherhood” Lintas Generasi
Gubernur NTB: Juara Itu Bonus, Misi Utama Kafilah adalah Syiar Al-Qur’an
BKN Beri Lampu Hijau, 1.000 PPPK Paruh Waktu Lombok Timur Bakal Jadi Penuh Waktu pada 2027
Jangan Terpancing Emosi di Jalan, Ini 5 Cara Tetap Aman Saat Berkendara
Jangan Merasa Paling Benar di Jalan, Beri Ruang untuk Kesalahan Pengendara Lain

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 14:02 WIB

Gubernur NTB: Pers Tak Harus Jadi Corong Pemerintah, Tapi Juga Bukan Musuh

Kamis, 10 September 2026 - 08:20 WIB

Empat Tahun Hidup Bersama Psoriasis Setelah Vaksin Ketiga Covid-19, di Mana Tanggung Jawab Negara?

Kamis, 10 September 2026 - 05:07 WIB

Bukan Sekadar Jago AI, Anak Muda di Samsung Solve for Tomorrow 2026 Belajar Menemukan Masalah yang Tepat untuk Diselesaikan

Rabu, 9 September 2026 - 15:00 WIB

Honda Bikers Day 2026 Bawa Semangat ”Brotherhood” Lintas Generasi

Rabu, 9 September 2026 - 11:08 WIB

Gubernur NTB: Juara Itu Bonus, Misi Utama Kafilah adalah Syiar Al-Qur’an

Berita Terbaru