LOTENG, LOMBOKTODAY.ID – Menjelang hari anti korupsi se-dunia (Hakordia) pada 6–9 Desember 2025 di Yogyakarta, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) menggelar sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat daerah setempat.
Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI sebagai narasumber utama bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Luk Luk il Maqnun.
Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aknal Afandi, M.M menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari imbauan KPK RI kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar turut berpartisipasi dalam rangkaian hari anti korupsi se-dunia yang akan dipusatkan di Yogyakarta pada 6–9 Desember 2025 mendatang.
”Pemda Loteng mengawali kegiatan menyambut hari anti korupsi se-dunia dengan melakukan sosialisasi dan menjadi komitmen kita bersama untuk memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi di semua lini pemerintahan daerah,” katanya di Praya, Senin (17/11/2025).
Disebutkan bahwa hari pertama kegiatan diikuti oleh para kepala desa dan lurah dengan tingkat kehadiran mencapai 98 persen. Hari kedua diikuti oleh kepala OPD, anggota DPRD, BUMN dan BUMD, sedangkan hari terakhir akan melibatkan para kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah (Wabup Loteng), Dr HM Nursiah, S.Sos., M.Si dalam sambutannya, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Ia menyebut, struktur APBD Loteng tahun 2025 mencapai Rp2,8 triliun, yang merupakan amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“APBD itu bukan hak kita, tapi kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Harapan masyarakat sering kali lebih besar dari kemampuan anggaran, namun itu bukan tantangan, melainkan tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan penuh integritas,” tegasnya.
Wabup Nursiah juga menyoroti dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang kini semakin aktif dan kritis terhadap program pemerintah. “Masyarakat kita luar biasa, ada yang pasif menerima, ada yang aktif mencari tahu, bahkan ada yang proaktif melapor dan mengawasi. Ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Wabup Nursiah menutup sambutannya dengan apresiasi kepada KPK RI dan para narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di Loteng. “Banyak yang mengawasi kita, baik secara kelembagaan maupun masyarakat. Tapi di atas semua itu, pengawasan tertinggi datang dari Allah SWT. Maka, mari kita bekerja dengan hati yang bersih dan niat yang lurus,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Loteng berharap pemahaman dan komitmen seluruh aparatur pemerintahan serta masyarakat semakin kuat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.(LS)
