SUMBAWA, LOMBOKTODAY.ID – Langkah besar menuju kemandirian pangan dimulai dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pemerintah resmi memulai pembangunan Integrated Poultry Industry atau industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui prosesi groundbreaking (peletakan batu pertama) Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di NTB, pada Jumat (6/2/2026).
Program strategis ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Danantara Indonesia, serta BUMN Pangan, dengan dukungan penuh pendanaan nasional.
Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem perunggasan di luar Pulau Jawa sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Industri ayam terintegrasi yang dibangun di NTB dirancang mencakup seluruh rantai nilai perunggasan. Mulai dari pembibitan ayam—baik Grand Parent Stock, Parent Stock, hingga Final Stock—pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan distribusi pemasaran. BUMN Pangan juga berperan sebagai off-taker untuk menjamin hasil produksi peternak terserap secara optimal.
Total investasi nasional untuk program ini diperkirakan mencapai Rp20 triliun, dengan fokus pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai provinsi, termasuk NTB.
Selain melibatkan industri besar, program ini juga membuka ruang bagi peternak rakyat dan koperasi melalui skema kemitraan, dengan target kontribusi sekitar 3 persen dari kapasitas nasional yang didukung pembiayaan hingga Rp50 triliun.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, bahwa tantangan utama sektor peternakan di daerahnya bukan terletak pada kemampuan masyarakat, melainkan pada dominasi sektor hulu dan hilir yang selama ini masih dikuasai pihak luar.
“Beternak adalah budaya masyarakat NTB. Yang belum kita kuasai adalah sektor hulu dan hilir, terutama penyediaan DOC dan pakan. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi ini, kita ingin memutus ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal juga menilai program ini sangat relevan dengan meningkatnya kebutuhan pangan di NTB, terutama setelah suksesnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahkan telah melampaui target nasional dengan lebih dari 600 dapur MBG aktif.
“Permintaan sudah ada dan sangat besar. Tugas kita sekarang memastikan pasokan mencukupi agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah adalah memperkuat produksi dari dalam daerah,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan realisasi program, Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga subsidi 3 persen, khususnya bagi pelaku usaha peternakan pendukung program MBG.
Sebagai produsen jagung terbesar ketiga di Indonesia, NTB memiliki modal kuat dalam penyediaan bahan baku pakan. Jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas.
Pemerintah daerah pun mendorong inovasi riset formulasi pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot, guna mengurangi ketergantungan pada impor bungkil kedelai.
“Kita ingin pakan unggas 100 persen berbasis bahan baku NTB. Tidak boleh lagi jagung kita dikirim keluar, lalu kembali ke NTB dalam bentuk pakan dengan harga jauh lebih mahal,” tegas Gubernur.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian, Ma’mun menjelaskan bahwa program ini merupakan terobosan strategis atas arahan langsung Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan yang merata di seluruh Indonesia.
“Fokus BUMN adalah penyediaan DOC dan pakan, dua aspek paling fundamental yang selama ini menjadi kendala utama daerah. Dengan kehadiran BUMN, peternak tidak lagi kesulitan mendapatkan DOC, harga lebih stabil, dan usaha bisa berjalan berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut Ma’mun, NTB memiliki modal sosial dan sumber daya alam yang kuat, namun selama ini masih bergantung pada pasokan dari Jawa.
Melalui program ini, akan dibangun farm base terintegrasi yang dirancang berdasarkan kajian kelayakan dari Boston Consulting Group, guna memastikan model bisnis yang dikembangkan benar-benar berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.
Tak hanya fokus pada produksi, program ini juga memberi perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah menyiapkan program magang gratis bagi generasi muda, dengan target pembentukan sekitar 1,1 juta unit peternakan ayam pedaging dan 700 ribu unit peternakan ayam petelur secara nasional.
Melalui industrialisasi perunggasan terintegrasi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi nasional, penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan ketimpangan kesejahteraan, serta penguatan kemandirian sektor peternakan. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting menuju swasembada pangan Indonesia yang lebih berkelanjutan.(Sid)
