JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Komitmen pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan guru memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan afirmatif untuk para pendidik tidak hanya berfokus pada kenaikan angka, tetapi juga pada perbaikan sistem yang lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menegaskan, bahwa negara hadir untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak atas peran strategis mereka dalam membentuk masa depan bangsa.
Salah satu langkah konkret adalah kenaikan insentif guru honorer. Meski secara administratif berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan tambahan sebagai bentuk afirmasi terhadap kontribusi mereka.
“Sejak 2005 hingga 2025 terdapat skema insentif. Dan di era Presiden Prabowo, nilainya naik menjadi Rp400 ribu,” kata Seskab Teddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026).
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang semakin tegas terhadap profesi guru, terutama mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di berbagai daerah.
Tak hanya insentif, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kenaikan ini menjadi bagian dari strategi sistematis untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Yang tak kalah penting, mekanisme penyaluran tunjangan kini diperbarui. Jika sebelumnya dana disalurkan melalui pemerintah daerah dan diterima setiap tiga bulan, kini tunjangan ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan.
Langkah ini dinilai lebih adaptif dengan kebutuhan zaman—cepat, efisien, dan minim birokrasi berlapis. Sistem baru tersebut difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai payung kebijakan teknis.
Seskab Teddy memastikan bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan tanpa pengurangan. Bahkan, sejumlah program diperluas dan dibuat lebih terarah.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi. Semua berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Lebih detail dan lebih fokus kepada siswa, sekolah, dan gurunya,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas nasional, sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Di tengah dinamika global dan percepatan transformasi digital, guru bukan sekadar pengajar, tetapi juga mentor, inovator, dan pembentuk karakter generasi penerus. Peningkatan kesejahteraan menjadi fondasi penting agar para pendidik dapat bekerja lebih optimal, kreatif, dan berdampak luas.
Langkah ini mengirimkan pesan kuat: membangun bangsa tidak cukup dengan infrastruktur fisik, tetapi juga investasi serius pada kualitas manusia—dan itu dimulai dari ruang kelas.
Dengan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak, pemerintah berharap para guru semakin solid menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi unggul yang kompetitif di panggung dunia.(ltn)
