LOBAR, LOMBOKTODAY.ID — Halaman Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), pada Sabtu (21/2/2026), menjadi saksi langkah baru penguatan ekonomi berbasis komunitas. Sebanyak 41 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap keempat diresmikan. Di mana, 36 unit di antaranya berada di NTB, sementara sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Program ini merupakan bagian dari ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikembangkan melalui jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi PBNU. Namun bagi NTB, SPPG bukan sekadar dapur gizi—ia diproyeksikan menjadi mesin ekonomi baru masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyebut pemerintah kini mengubah cara berpikir pembangunan ekonomi pangan. Bukan lagi menunggu produksi lalu mencari pasar, tetapi menciptakan pasar terlebih dahulu.
“Dulu petani takut menanam karena belum tentu ada pembeli. Sekarang permintaan sudah ada duluan lewat program MBG. Pedagang sayur bahkan punya posisi tawar lebih kuat karena kebutuhan gizi ini pasti menyerap produk mereka,” kata Gubernur Iqbal.
Pendekatan ini membuat rantai ekonomi langsung bergerak. Namun konsekuensinya, lonjakan permintaan sempat mendorong kenaikan harga pangan.
Menurut Gubernur Iqbal, hal itu bukan kesalahan program, melainkan tanda produksi harus dikejar lebih cepat. Karenanya, mulai Mei mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan melakukan investasi produksi pangan besar-besaran melalui greenhouse sayuran skala rumah tangga & kolektif, budidaya ikan sistem bioflok (nila, patin, hingga ikan laut), penguatan peternakan ayam petelur.
Tujuannya sederhana: memastikan dapur gizi berjalan stabil tanpa memicu inflasi berkepanjangan. Lebih jauh, SPPG diposisikan sebagai pintu menuju kemandirian finansial pesantren. Konsepnya adalah closed–loop ecosystem—dapur membeli bahan dari jamaah sendiri, jamaah mendapat penghasilan, dan uang berputar di komunitas yang sama.
“Pesantren tidak lagi bergantung pada bantuan luar. Mereka punya fixed income dari SPPG. Jamaah bisa beternak ayam atau menanam cabai untuk dapur mereka sendiri,” jelasnya.
Ke depan, pesantren didorong naik kelas dari sekadar pengelola dapur menjadi pelaku industri pabrik roti, pengolahan pangan, hingga peternakan sapi perah untuk suplai susu.
Jika target 1.000 dapur tercapai, pemerintah melihat potensi lahirnya kekuatan ekonomi umat skala besar berbasis pesantren.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyebut peresmian SPPG ini bagian dari ekspansi nasional. Saat ini hampir 200 SPPG telah beroperasi, dan ratusan lainnya sedang diproses dalam sistem BGN.
Peresmian sebelumnya dilakukan di Cirebon, Jember, dan Batang, serta NTB menjadi titik keempat. Namun, ia menekankan satu hal penting: kualitas layanan lebih utama daripada angka. “Ini bukan soal statistik. Yang dijaga adalah anak-anaknya. Mereka masa depan bangsa—gizi dan pelayanannya harus benar-benar aman,” jelasnya.
SPPG kini dipahami bukan hanya sebagai proyek bantuan makanan. Ia mulai bergeser menjadi strategi pembangunan ekonomi berbasis komunitas—tempat dapur, petani, santri, dan pasar terhubung dalam satu ekosistem.
Dari pesantren, NTB mencoba membuktikan pembangunan bisa dimulai dari hal paling sederhana—makan yang layak—lalu tumbuh menjadi kemandirian ekonomi.(Sid)
