MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) segera meluncurkan aplikasi aduan cepat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Inovasi ini dihadirkan sebagai solusi praktis, cepat, dan aman di tengah meningkatnya angka kekerasan di NTB.
Aplikasi tersebut akan berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB. Nantinya, layanan ini dilengkapi dengan sistem pelaporan digital serta nomor darurat yang bisa diakses masyarakat kapan saja.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Data terbaru dari aplikasi Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sebanyak 637 kasus kekerasan terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB, dengan total korban mencapai 654 anak.
Dari jumlah tersebut, 503 korban adalah anak perempuan, 151 korban adalah anak laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa anak perempuan masih menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan.
Selain itu, persoalan pernikahan anak juga masih menjadi tantangan serius. Praktik ini tidak hanya berkorelasi dengan tingginya kekerasan, tetapi juga memicu masalah sosial lain seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.
Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, Lalu Juhamdi, menegaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melapor.
“Kita bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor layanan. Cukup melalui ponsel, laporan bisa dikirim dengan cepat dan identitas pelapor tetap terjaga kerahasiaannya.
Setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti, mulai dari pendampingan korban, penanganan kasus, hingga proses hukum terhadap pelaku sampai ke pengadilan.
Sebagai bagian dari penguatan program, Pemprov NTB juga akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama berbagai pihak, seperti Pondok Pesantren (Ponpes), Tokoh masyarakat (toma), pemangku kepentingan terkait.
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan langsung di tingkat masyarakat.
Aplikasi aduan cepat ini dijadwalkan meluncur dalam waktu dekat. Kehadirannya menjadi bukti komitmen Pemprov NTB dalam menekan angka kekerasan serta memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak.(Sid)
