MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Dukungan pemerintah pusat terhadap arah pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin menguat. Dalam forum strategis Musrenbang NTB 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (16/4/2026), dua menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto, kompak menegaskan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah demi mempercepat pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dalam forum tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, perencanaan yang matang bahkan bisa menyumbang hingga 50 persen keberhasilan program.
“Kalau perencanaannya baik, paling tidak kita sudah mengantongi 50 persen keberhasilan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa perencanaan tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administratif. Lebih dari itu, perencanaan harus menjadi fondasi strategis yang menentukan arah kebijakan dan efektivitas program.
Karena itu, setiap program pembangunan dituntut untuk terukur, tepat sasaran, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf juga menyoroti pentingnya konektivitas antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang kuat, program pembangunan berisiko tidak optimal.
“Kami ingin program pusat dan daerah tersambung dan berkolaborasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Mensos Saifullah Yusuf juga mengapresiasi arah pembangunan yang disusun Pemerintah Provinsi NTB. Ia menilai, perencanaan yang ada sudah selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan menekan angka kemiskinan.
Pandangan senada disampaikan Mendes PDT, Yandri Susanto. Ia menegaskan bahwa desa menjadi titik krusial dalam menentukan maju atau tidaknya suatu daerah.
“Kunci maju atau tidaknya daerah itu ada di desa. Semua indikator pembangunan berangkat dari sana,” ujarnya.
Mendes Yandri secara khusus mengapresiasi program “Desa Berdaya” yang digagas Pemerintah Provinsi NTB. Program ini dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Saat ini, pemerintah pusat tengah mendorong berbagai model pengembangan desa, mulai dari desa wisata, desa ekspor, hingga desa tematik berbasis sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.
Menurutnya, penguatan desa tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan penguatan rantai pasok nasional.
“Semua kebutuhan dasar masyarakat sejatinya bisa dipenuhi dari desa. Jika ini berjalan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Kedua menteri sepakat bahwa integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Dengan menjadikan perencanaan sebagai fondasi dan desa sebagai pusat penggerak ekonomi, NTB dinilai berada di jalur yang tepat.
Musrenbang NTB 2026 pun menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan setiap program tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(Sid)
