MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan dengan pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi.
Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, berbagai inovasi kini disiapkan, mulai dari skema pembiayaan hingga sistem digital untuk pekerja migran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H. Aidy Furqon menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sekaligus perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB.
Salah satu program unggulan yang tengah difinalisasi adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon PMI.
Program ini digarap bersama Bank NTB Syariah dengan alokasi awal mencapai Rp10 miliar.
Namun, menurut Aidy Furqon, berbeda dari KUR pada umumnya. Di mana, skema ini tidak memberikan uang tunai langsung kepada calon pekerja.
Karena pembiayaan disalurkan dalam bentuk layanan terintegrasi, meliputi proses rekrutmen resmi, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa dan paspor, perizinan kerja ke luar negeri.
“Penyaluran dana juga dilakukan melalui lembaga resmi penempatan tenaga kerja, sehingga lebih aman dan terkontrol,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Aidy Furqon, Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah masih mematangkan regulasi, yang rencananya akan dituangkan dalam Surat Edaran atau Peraturan Gubernur sebelum resmi diluncurkan.
Selain pembiayaan, Pemprov NTB juga menghadirkan inovasi digital melalui Sistem Informasi Kerja (SIK).
Platform ini dirancang sebagai “one-stop system” yang mengintegrasikan informasi lowongan kerja, proses rekrutmen, pelatihan tenaga kerja, penyaluran kerja.
Yang menarik, SIK juga dilengkapi fitur pengendalian untuk menekan praktik keberangkatan PMI non-prosedural atau ilegal.
Dengan sistem ini, pemerintah berharap proses migrasi kerja menjadi lebih transparan, aman, dan terdata dengan baik.
Tak hanya fokus pada pekerja migran, Pemprov NTB juga membenahi kualitas tenaga kerja lokal.
Balai Latihan Kerja (BLK) akan ditransformasi menjadi skill center yang lebih relevan dengan kebutuhan industri modern.
Ke depan, BLK akan didorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran, pembukaan program pelatihan baru, kolaborasi dengan pihak swasta.
Program pelatihan juga akan diperluas ke bidang kekinian seperti startup digital, bisnis online, keterampilan berbasis teknologi.
Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK.
Target awal sebanya 1.000 peserta, terdiri dari 400 siswa kelas 3 SMK, 600 peserta umum.
Dengan program ini, lulusan tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.
Menjawab kebutuhan pasar global, Aidy Furqon mengungkapkan bahwa NTB juga menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang.
Agar lebih siap, strategi yang dilakukan antara lain: pelatihan Bahasa Jepang sejak kelas 2 SMK, kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pelatihan, sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri global.
Dengan pendekatan ini, lulusan SMK diharapkan bisa langsung berangkat kerja tanpa harus menunggu lama.
Program ini sejalan dengan konsep SMK Go Global, di mana lulusan tidak hanya siap kerja di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional.
Kunci utamanya adalah link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja—mulai dari kurikulum, keterampilan, hingga kebutuhan industri.
Aidy Furqon menegaskan bahwa masa depan tenaga kerja bukan hanya soal bekerja di mana, tetapi seberapa siap mereka bersaing secara global.(Sid)
