MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat langkah transformasi ekonomi daerah dengan mendorong hilirisasi komoditas, memperkuat sektor pangan, serta mengembangkan pariwisata berkualitas.
Agenda tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan saat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Iqbal memaparkan arah baru perekonomian NTB yang dinilai semakin beragam. Pertumbuhan ekonomi daerah kini tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertambangan, tetapi mulai ditopang oleh pertanian dan pariwisata.
Salah satu indikatornya tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang telah mencapai 132. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 127.
Menurut Gubernur Iqbal, peningkatan NTP menunjukkan sektor pertanian mulai memberikan prospek ekonomi yang semakin baik bagi masyarakat, terutama pada subsektor hortikultura dan perkebunan.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Gubernur Iqbal.
Namun, Pemprov NTB tidak ingin potensi komoditas berhenti pada tahap produksi. Pemerintah daerah kini mendorong hilirisasi agar hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dapat diolah di dalam daerah sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
Sektor perikanan menjadi salah satu sasaran utama. Komoditas udang vaname, misalnya, masih banyak dikirim ke luar NTB untuk diproses sebelum masuk pasar ekspor.
Karena itu, pemerintah mendorong masuknya investasi pengolahan di daerah, setidaknya hingga tahap pengemasan atau packing.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.
Langkah serupa disiapkan pada sektor peternakan melalui pengembangan pakan mandiri berbasis potensi lokal. Jagung menjadi salah satu bahan utama, sedangkan kelor mulai dikaji sebagai bahan alternatif karena ketersediaannya melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.
“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.
Pemprov NTB juga menyiapkan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun. Konsep tersebut dirancang dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan pakan dan pembibitan hingga pengolahan susu serta pengembangan berbagai produk turunannya.
Transformasi ekonomi NTB juga diarahkan pada sektor pariwisata. Di tengah tren kunjungan wisatawan yang terus menunjukkan perkembangan positif, pemerintah memilih menggeser orientasi dari sekadar mengejar jumlah kunjungan menuju konsep quality tourism.
Indikatornya bukan hanya berapa banyak wisatawan yang datang, tetapi juga berapa lama mereka tinggal, seberapa besar belanja wisatawan, serta sejauh mana aktivitas pariwisata mampu menjaga lingkungan dan budaya lokal.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegas Gubernur Iqbal.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama adalah Gili Tramena, yang mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara.
Bagi Pemprov NTB, pengembangan kawasan tersebut tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur pariwisata. Sejumlah persoalan mendasar harus lebih dulu dituntaskan, mulai dari status kawasan dan lahan hingga ketersediaan air bersih serta pengelolaan sampah.
Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait kini mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” kata Gubernur Iqbal.
Untuk mendukung keberlanjutan Gili Tramena, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi kebutuhan air bersih melalui sistem beach well. Sementara persoalan sampah diarahkan untuk ditangani dengan teknologi pengolahan yang disesuaikan dengan karakter wilayah kepulauan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi berbagai langkah yang disampaikan Gubernur NTB. Ia menilai Gili Tramena memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan mancanegara dan berpotensi menjadi salah satu destinasi unggulan yang memperluas distribusi wisatawan di luar Bali.
Menurut Saleh, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia perlu didorong untuk tidak hanya menjadikan Bali sebagai tujuan utama, tetapi juga melanjutkan perjalanan ke destinasi lain, termasuk kawasan Gili Tramena.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” ujarnya.
Saleh memastikan aspirasi Pemprov NTB akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di Komisi VII DPR RI bersama kementerian dan lembaga mitra.
Pembahasan tersebut mencakup pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga penguatan industri pakan lokal dan UMKM.
Kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan kekayaan sumber daya NTB tidak berhenti sebagai komoditas mentah.
Potensi daerah diharapkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Dengan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas, NTB kini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.(arz)
