LOTIM, LOMBOKTODAY.ID – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima tim pemeriksa BPK yang tengah merampungkan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur.
Didampingi Sekretaris Daerah, HM Juaini Taofik, serta sejumlah pimpinan OPD, Bupati Iron, demikian Bupati Lotim ini biasa disapa, menekankan bahwa seluruh temuan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami siap menindaklanjuti seluruh temuan, termasuk memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung kinerja OPD,” ujarnya.
Bupati Iron juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam hal fasilitas pendukung kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pembenahan ini penting untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih jauh, ia berharap hasil audit tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Kami ingin temuan ini menjadi pembelajaran agar ke depan pengelolaan keuangan semakin baik dan transparan,” tambahnya.
Selain itu, Bupati Iron juga berharap BPK RI dapat terus memberikan pembinaan dan pendampingan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan daerah agar tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sebelumnya, tim BPK mengungkapkan terdapat 22 temuan penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemda Lombok Timur. Beberapa di antaranya meliputi: Pengelolaan belanja pegawai di 9 OPD yang dinilai belum optimal, Kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan belanja barang dan jasa di 3 OPD, Pengelolaan hibah yang belum sepenuhnya memadai, Ketidaksesuaian data pada belanja iuran dan bantuan jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP.
Tak hanya itu, BPK juga menyoroti: Penyaluran bantuan modal usaha mikro melalui bank yang tidak sesuai ketentuan, Penerima bantuan yang tidak berhak, Temuan penyaluran ganda bantuan.
Dengan adanya temuan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga reputasi daerah dalam pengelolaan anggaran.(Kml)
